Network
Yoseph menjelaskan bahwa management di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang kurang maksimal rupanya menjadi faktor utama timbulnya persoalan-persoalan di lapangan, terlebih kekurangan stok obat-obatan.
Belum lagi, menurut Yoseph, pegawai dan kepala dinas tidak mengerti dan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi pokok masing-masing sehingga persoalan-persoalan di setiap puskesmas tidak terselesaikan secara baik.
"Ini tugas kepala dinas harus segera mengarahkan ini secara baik. Bidang mana yang menangani obat itu setiap saat harus cek ke setiap puskesmas, apalagi wilayah Tambrauw ini kan luas dan membutuhkan biaya yang cukup besar bagi puskesmas untuk mengambil obat ke gudang farmasi di Distrik Sausapor. Pengecekan ini bisa dilakukan via telepon atau lain sebagainya supaya stok obat tidak putus di setiap puskesmas," kata Yoseph melalui via telepon pada Kamis 25 Maret 2021.
Baca Juga: Simak Alur Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 16 Berikut
Yoseph membeberkan bahwa di setiap puskesmas, semenjak COVID-19, persediaan obat habis total. Misalnya, di wilayah Kebar Raya, semenjak stok obat tidak memadai, masyarakat selalu berobat ke Manokwari atau ke Kota Sorong yang tentu saja memakan banyak biaya.
Oleh karena itu, Yoseph menekankan akan pentingnya perbaikan management, terutama di Dinkes Tambrauw agar persoalan seperti ini bisa diatasi dan masyarakat tidak lagi mengeluhkan soal kekurangan obat.
Selain itu, ia juga menghimbau agar gudang farmasi jangan lagi di Distrik Sasapor, bila perlu dibangun di wilayah Distrik Fef. Alasannya ialah bahwa puskesmas di pedalaman seperti Kebar, Amberbaken, Abun dan sebagainya bisa menjangkau lokasi pengambilan obat.
Baca Juga: Khusus Papua Barat, Buruan Beli Harga Mobil Toyota Turun Puluhan Juta
Sebagai komisi III yang membidangi kesehatan, pihaknya berkomitmen akan melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait untuk melakukan hearing bersama. Karena jika komisi III tidak melakukan pertemuan maka dinas terkait akan bekerja sesuka hati dan dampaknya berimbas langsung kepada masyarakat.
"Ini wajib harus dipanggil Kepala Dinas Kesehatan dan kepala-kepala bidang semua supaya kita bicarakan hal ini secara baik," ucapnya.
