PORTAL PAPUA-Sejumlah pencari kerja (pencaker) yang merupakan anak asli Tambrauw atau anak pribumi melakukan aksi pemalangan kantor DPRD Tambrauw dan sumber air bersih di distrik Fef, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.
Aksi pemalangan tersebut dilakukan bersama sejumlah Tua Marga yang ada di wilayah distrik Fef yang adalah Ibu Kota Kabupaten Tambrauw, yakni Tua Marga Tafi, Tua Marga Wen Sate, dan Tua Marga Wen Irwo.
Baca Juga: Ketua DPRD Tolikara Diduga Terlibat Pembelian Senjata Api Untuk Kelompok Teroris Papua
Salah satu koordinator pencaker asli Tambrauw yang juga merupakan Tua Marga Tafi, Arnoldus Bame, mengaku bahwa pemalang dilakukan lantaran para pencaker asli Tambrauw mengaku kesal dan tidak terima dengan hasil rekrutmen CPNS 2018 yang cenderung memihak pada para pendatang.
"Kami rasa kesal mengenai penerimaan formasi CPNS 2018 dan juga penambahan 224 CPNS yang sekarang kami selaku anak pribumi tidak ada satu pun yang masuk dalam formasi tersebut," kata Arnoldus Bame, saat dimintai keterangan media ini, Jumat 18 Juni 2021.
Baca Juga: Sebagai Pelengkap “Mixtape”, Stray Kids akan Merilis Lagu Baru
Oleh sebab itu, jelas Arnoldus, para pencaker asli Tambrauw menuntut agar penerimaan CPNS pada formasi yang akan datang harus lebih mengutamakan dan memprioritaskan orang asli Tambrauw.
"Kami selaku anak pribumi meminta supaya penerimaan CPNS pada formasi yang akan datang, kami selaku anak pribumi punya jatah masuk di CPNS harus 50% dari total penerimaan itu," tutur Arnoldus.
Selain itu, dalam aksi pemalangan tersebut, Tua Marga Wen Irwo, Jackobus Bame juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengadaan pekerjaan atau proyek yang ada di wilayah distrik Fef.
Baca Juga: Debut solo riBBon, BamBam GOT7: Lebih Ceria Lagi
Jackobus meminta agar Pemda Tambrauw bisa memberikan jatah untuk anak pribumi untuk setiap proyek atau pekerjaan yang dikerjakan di wilayah distrik Fef.
"Semua pekerjaan yang bisa kami kerjakan, kami minta jatah untuk kami selaku anak pribumi. Kau harus dapat bagian. Drainase jalan, jembatan, dan pembangunan infrastruktur lainnya, harus kami juga dapat bagian. Itu permintaan, dan aspirasi kami selaku anak pribumi di Fef," ungkap Jackobus.
Di samping itu, salah satu pencaker asli Tambrauw yang ada di Fef, Kartesius Bofra juga menyampaikan kekesalannya terhadap Pemda Tambrauw yang dirasanya tidak memihak masyarakat asli Tambrauw.
"Kami masyarakat asli merasa sangat dirugikan oleh Pemda Tambrauw, dalam hal ini bupati dan BKD Kabupaten Tambrauw serta instansi terkait lainnya mengenai hasil penerimaan CPNS 2018 yang tidak memihak masyarakat asli.
Oleh karena itu kami lakukan pemalangan kantor bupati dan air bersih," tutur Kartesius.
Baca Juga: Dishut Papua Barat Kekurangan Tenaga Polhut
Bahkan, jelas Kartesius, para pencaker asli Tambrauw juga akan melakukan pemogokan massal di wilayah distrik Fef Ibu Kota Kabupaten Tambrauw.
Dari hasil pantauan media ini, terpantau sejumlah baliho atau spanduk bertuliskan aspirasi masyarakat ditempelkan di depan kantor bupati.
Tidak hanya itu, masyarakat juga memasang sejumlah kayu palang di depan kantor DPRD dan juga sumber air bersih yang berada di Gunung Botak, Distrik Fef.
Tiga Tua Marga yang juga adalah pemilik hak ulayat di Distrik Fef telah berkomitmen bersama bahwa tidak akan membuka palang pada kantor DPRD dan sumber air bersih sebelum ada respon atau tanggapan dari Pemda Tambrauw terkait penerimaan CPNS dan beberapa tuntutan yang telah mereka ajukan di atas.