Ini Alasan DKPPI RI Masih Punya Kepercayaan yang Tinggi kepada Media, Jelang Pilkada 2024

- 4 Mei 2024, 09:17 WIB
Suasana sesi diskusi yang cukup alot antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI bersama beberapa perwakilan Jurnalis di Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren) jelang Pilkada 2024 yang bertempat di Swiss -Belhotel Jayapura baru -baru ini (Portal Papua) Silas Ramandey
Suasana sesi diskusi yang cukup alot antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI bersama beberapa perwakilan Jurnalis di Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren) jelang Pilkada 2024 yang bertempat di Swiss -Belhotel Jayapura baru -baru ini (Portal Papua) Silas Ramandey /

 

PORTAL PAPUA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia punya harapan besar sekaligus kepercayaan yang tinggi kepada para Jurnalis Papua pada masing -masing Medianya.

Menjelang Pilkada serentakan Rabu 27 November 2024. Pemilihan Gubernur -Wakil Gubernur, Bupati -Wakil Bupati/ Wali Kota -Wakil Wali Kota periode 2024 -2029.

Hal ini seperti yang di sampaikan oleh anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo baru -baru ini kepada awak media di Swiss -Belhotel, Kota Jayapura, 27 April 2024 lalu dalam acara  Ngetren Media atau Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media.

Alasan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI memilih media sebagai mitra kerja untuk bisa melakukan sosialisasi, pendidikan etik, melakukan pengawasan, dan kontrol terhadap pihak Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah.

Karena menurut Ratna Dewi, media inikan SDM-nya tersedia. Media menyampaikan hal -hal terkait Pemilukada baik melalui Online, Elektronik dan cetak sehingga informasi secara cepat bisa tersampaikan.

Dan media masih sangat di percayakan oleh DKPP berada pada posisi netral untuk menyampaikan informasi secara objektif, penilaian secara objektif terhadap kondisi penyelenggara pemilihan kepala daerah di daerah.

"Kami harapkan bisa tersampaikan sehingga ada upaya -upaya perbaikan dan persiapannya akan lebih baik untuk menghadapi Pilkada 2024",ujarnya.

Belajar dari Pemilu -pemilu sebelumnya masih ada banyak hal terjadi seperti masih ada politik uang, persoalan netralitas ASN, masih ada persoalan netralitas Birokrasi, penyalagunaan kewenangan dan yang lainya.

Dan itu berpotensi besar akan kembali terulang lagi terjadi di penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 27 November 2024 mendatang.

Halaman:

Editor: Silas Ramandey


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah