Network
Lanjut dia, cerita tentang Papua beserta aspirasi-aspirasinya hendaknya melewati satu ruang delegasi kepemimpinan, yaitu ruang aspirasi lembaga representasi budaya masyarakat Papua/Papua Barat, yaitu MRP/MRPB bersama Pemerintah Daerah.
Baginya, akan tambah mengherankan apabila pimpinan DPRD dari daerah lain di luar Papua ikut mengurusi Papua/Papua Barat. Dia mengatakan, setiap daerah adalah perancang nasibnya sendiri, karena itu fokus Pemerintah Provinsi untuk mengevaluasi Otsus, jangan dikaburkan oleh aneka kepentingan yang lain.
Sebelumnya, pimpinan DPRD se-provinsi Papua Barat menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyerahkan rekomendasi dan aspirasi terkait revisi terbatas UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus di tanah Papua.
Baca Juga: SINOPSIS Samudra Cinta Kamis 17 Desember 2020, Cinta yang Amnesia Diserang Orang Suruhan Panji
“Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua Barat yang terdiri dari dua belas kabupaten dan satu kota, telah merekomendasikan dua belas poin penting dan disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Menko Polhukam, untuk memboboti revisi terbatas Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di tanah Papua,” ujar DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 16 Desember 2020.
Pimpinan DPRD se-Papua Barat yang berjumlah tiga belas orang itu dengan tegas mendukung keberlangsungan Otsus, dengan penguatan atau evaluasi terbatas tentang pasal-pasal yang selama ini belum terimplementasi dalam Undang-Undang Otsus.
Ferdinando meminta dua persen alokasi dana umum dari APBN tersebut dinaikkan dan memperkuat regulasi dan fungsi pengawasan, termasuk keterlibatan DPRD kabupaten/kota.***
