Network
PORTAL PAPUA-Sebagai bentuk penolakan terhadap penetapan artis Nagita Slavina sebagai ikon PON XX di Papua, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Budaya Papua, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Jumat 11 Juni 2021 kemarin.
Baca Juga: RUU Otsus Papua Hanya Fokus 2 Pasal, Ketua MRP: Semua Pasal Perlu Dievaluasi
Memang, sejak awal penunjukkan artis Nagita Slavina sebagai ikon PON XX Papua telah menuai beragam kritik dan penolakan keras lantaran dinilai tidak mempresentasikan kebudayaan masyarakat Papua.
Bahkan, penunjukan tersebut justru dinilai tidak merepresentasikan perempuan Papua dalam mempromosikan ajang tersebut.
Koordinator aksi demonstrasi, Rivaldo Aeynusy, membeberkan bahwa tujuan aksi mereka ini ialah memprotes penunjukkan orang non-Papua seperti pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai ikon PON XX di Papua.
Baca Juga: RUU Otsus Papua Hanya Fokus 2 Pasal, Ketua MRP: Semua Pasal Perlu Dievaluasi
"Penunjukan non Papua sebagai Icon PON Papua menyita perhatian publik terutama masyarakat Papua maupun di luar Papua hal tersebut menjadi teguran kepada pemerintah selama ini memandang orang Papua belum bisa dan diskriminatif," kata Rivaldo dalam keterangannya, Jumat,11 Juni 2021.
Selain itu, aksi protes yang dilakukan di depan gedung KONI tersebut, jelas Rivaldo, juga mempertanyakan sikap pemerintah terkait petisi online penolakan Ikon PON non-Papua yang sudah ditandatangani 10.000 orang.
Menurutnya, petisi online yang telah diteken 10.000 orang Papua tersebut, rupanya tidak dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Hal ini dinilai justru dapat membuka peluang terjadinya perampasan budaya (cultural appropriation).
Baca Juga: Vaksinasi Guru Molor Dari Target, Kemendikbud Serahi Pemda Atur Guru Mengajar di Sekolah
"Panitia PON tidak mempertimbangankan aspek budaya dan cultural masyarakat Papua pemilik wilayah tempat pelaksanaan PON. Hal ini dapat mendorong terjadinya cultural appropriation (perampasan budaya)," tegasnya.
Selain itu, aksi demonstrasi mahasiswa Papua tersebut juga mengangkat persoalan terkait konflik dan pelanggaran HAM yang saat ini tengah terjadi di Papua.
Menurut Rivaldo, pemerintah seakan menutup mata dengan kondisi keamanan di Papua dengan tetap mengadakan PON dan meningkatkan operasi militer di Papua.
Baca Juga: Satu Anggota KKB yang Terlibat Penyerangan Polsek Tembagapura Diciduk Polisi
"Persoalan urgensi yang mesti menjadi tugas pemerintah adalah menyelesaikan berbagai konflik yang menyimpan banyak pelanggaran HAM yang kini rakyat Papua terus menuntut untuk penyelesaian, tetapi pemerintah mengabaikannya," ungkap Rivaldo.
Oleh sebab itu, mereka mendesak penyelenggaran PON XX Papua sebab ada masalah konflik bersenjata di Papua yang harus segera diselesaikan dengan damai oleh pemerintah.
"Hentikan Pelaksanaan PON, bukan hal urgensi, segera selesaikan konflik dan masalah HAM di Papua khususnya Intan Jaya, Nduga, Puncak Ilaga," tegasnya.
