Network
Hal ini dinilai justru dapat membuka peluang terjadinya perampasan budaya (cultural appropriation).
Baca Juga: Vaksinasi Guru Molor Dari Target, Kemendikbud Serahi Pemda Atur Guru Mengajar di Sekolah
"Panitia PON tidak mempertimbangankan aspek budaya dan cultural masyarakat Papua pemilik wilayah tempat pelaksanaan PON. Hal ini dapat mendorong terjadinya cultural appropriation (perampasan budaya)," tegasnya.
Selain itu, aksi demonstrasi mahasiswa Papua tersebut juga mengangkat persoalan terkait konflik dan pelanggaran HAM yang saat ini tengah terjadi di Papua.
Menurut Rivaldo, pemerintah seakan menutup mata dengan kondisi keamanan di Papua dengan tetap mengadakan PON dan meningkatkan operasi militer di Papua.
Baca Juga: Satu Anggota KKB yang Terlibat Penyerangan Polsek Tembagapura Diciduk Polisi
"Persoalan urgensi yang mesti menjadi tugas pemerintah adalah menyelesaikan berbagai konflik yang menyimpan banyak pelanggaran HAM yang kini rakyat Papua terus menuntut untuk penyelesaian, tetapi pemerintah mengabaikannya," ungkap Rivaldo.
Oleh sebab itu, mereka mendesak penyelenggaran PON XX Papua sebab ada masalah konflik bersenjata di Papua yang harus segera diselesaikan dengan damai oleh pemerintah.
"Hentikan Pelaksanaan PON, bukan hal urgensi, segera selesaikan konflik dan masalah HAM di Papua khususnya Intan Jaya, Nduga, Puncak Ilaga," tegasnya.
