Network
"Kami masyarakat pemilik hak ulayat tanah bandara minta supaya pihak BPN harus membatalkan sertifikat yang terbit tanpa pelepasan adat, jika tidak pihak perhubungan segera bayar kami pemilik hak ulayat,"katanya.
Baca Juga: Berikut Agenda Kunjungan Kerja Jokowi di Tanah Papua
Sementara itu perwakilan ATR-BPN, Untung Rusli Tandi ketika ditemui masyarakat adat mengakui surat tersebut sudah diketahui oleh pimpinan ATR-BPN Jayapura.
"Surat milik masyarakat ada di saya dan surat tersebut sudah di ketahui oleh pimpinan kami sehingga kami dari pihak ATR-BPN Kabupaten Jayapura akan mengundang perhubungan supaya hadir untuk memediasi,"katanya.
Dia mengatakan, surat dari masyarakat juga bakalan dikirim ke pihak kementerian perhubungan namun jika tidak ada respon maka pihak ATR-BPN Jayapura akan keluarkan surat resmi untuk menyelesaikan proses penyelesaian pembayaran tanah bandara Sentani.
"Jika pihak perhubungan tidak merespon undangan kami maka kami pihak ATR-BPN juga akan mengeluarkan surat resmi untuk nyatakan sikap kami kepada masyarakat seperti apa dan kami juga keluarkan surat resmi supaya jelas penyelesaiannya,"tambah dia.***
