Network
PORTAL PAPUA - Merasa dilecehkan, masyarakat adat Tabi-Saireri meminta dengan tegas kepada pemerintah pusat agar segera membatalkan nama-nama anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua periode 2023-2028
Pembatalan perlu dilakukan lantaran telah ditetapkan oleh Plh Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun.
Penolakan terhadap penetapan anggota MRP Papua berdatangan dari kalangan para Ondoafi, kepala suku, tokoh adat, tokoh gereja, tokoh perempuan serta pemuda di wilayah adat Tabi hingga Saireri.
Bukan hanya itu, kata dia, pihak masyarakat adat tersebut meminta dengan tegas agar pemerintah pusat segera menetapkan penjabat Gubernur Papua.
Baca Juga: Pangdam XVII Cenderawasih Coffe Morning Dengan Wartawan, Pers Diharapkan Jaga Stabilitas Rakyat
Bahkan penolakan tersebut menyatakan bakalan melakukan aksi demontrasi secara adat dengan memalang kantor gubernur provinsi Papua.
Ketua Forum Intelektual Muda Tabi-Saireri, Yulianus Dwa mengatakan pihaknya menolak keputusan Plh Gubernur terkait nama-nama anggota MRP yang telah ditetapkan.
"Menurut hemat kami telah terjadi sebuah pelecehan terhadap masyarakat adat Tabi Saireri,"kata Yulianus kepada awak media usai rapat konsolidasi di Jayapura, Kamis 20 Juli 2023.
Padahal, kata dia, didalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sangat jelas mengatur terkait rekrutmen anggota MRP.
