PORTAL PAPUA - Narasumber, Herlin Beatrix Monim, ketua Komisi IV DPR Papua, Juliana Waromi, Sekwan DPRP, Naomi Marasian, Direktur PT PPMA, dan moderator, Eiren Waromi. saat memberikan pandangan kepada para peserta, dalam , di Mess DPR Papua, Jumat, 5 Agustus 2022.
Perempuan Papua Harus Keluar Dari Penindasan Dalam Masyarakat Adat
Kelompok kerja perempuan dan adat, Dewan Adat Papua (DAP) melalui lembaga penelitian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Papua bekerja sama dengan komisi 4 DPR Papua menggelar workshop peran perempuan Papua dalam melestarikan, mempertahankan eksistensi budaya dan kehidupan masyarakat asli Papua.
Tujuan kegiatan ini adalah menggali nilai tradisi potensi kearifan lokal perempuan Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan, selain itu seiring peranan perempuan Papua dalam dunia profesional dalam mempertahankan eksistensi budaya perempuan Papua dari sisi kebijakan dan penguatan masyarakat adat.
Kegiatan workshop dilaksanakan di Mess DPR Papua, Jumat, 5 Agustus 2022, dengan menghadirkan Empat pembicara hebat yakni, Leonard Imbiri, Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Herlin Beatrix M. Monim, Ketua Komisi IV DPR Papua, Juliana J. Waromi, Sekretaris Dewan DPR Papua, Naomi Marasian, Direktur PT. PPMA Papua, serta di pandu oleh Eirene Waromi, Direktur LP4A Papua.
Baca Juga: Penguatan Iman Kristen Untuk Malam Hari, Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua
Juga hadir 43 peserta workshop dari, DPR Papua, Perwakilan Pokja perempuan MRP, dewan adat, akademisi, LSM, serta masyarakat adat.
Sejalan dengan komitmen internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals SDGs) pada tahun 2030, kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai secara global atau yang lebih dikenal dengan planet 50-50, di mana perempuan dan laki-laki bersama setara terlibat dan mendapatkan manfaat dalam pembangunan.
Sejarah nasional komitmen ini didorong melalui tujuan pembangunan nasional yang harus terintegrasi hingga ke daerah untuk melindungi dan mendukung pelestarian budaya dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat asli.
Kendatipun tujuan tersebut, masih jauh dari harapan, karena dalam kenyataannya masih terdapat berbagai kesenjangan yang dihadapi masyarakat asli, terutama kelompok perempuan. Budaya patriarki dan tekanan yang cukup kuat membuat perempuan masih merasakan diskriminasi, ketidakadilan, subordinasi, beban ganda, yang merupakan bagian dari ketimpangan gender.
Perwakilan Dewan Adat Papua (DAP), Leonard Imbiri, dalam paparannya mengungkapkan, perayaan 9 Agustus kali ini adalah untuk mengingat kembali penindasan terhadap perempuan Papua dalam ruang lingkup masyarakat adat.
"Workshop ini dalam rangka perayaan 9 Agustus kali ini dilaksanakan dalam tema Peran Perempuan dalam melestarikan, mempertahankan eksistensi budaya dan kehidupan masyarakat asli Papua, yang bertujuan untuk mengingat kembali ada penindasan dan penjajahan di atas tanah masyarakat adat," katanya.
"Untuk itu perempuan adalah pokok yang paling rentan menghadapi persoalan dan berlapis kekejaman. karena selain mereka menghadapi perlakuan yang kolonialis, mereka juga menghadapi akibat kerusakan daripada kolonialis itu terhadap struktur dan tatanan hidup dalam masyarakat adat," ungkap Leonard Imbiri, ketua Dewan Adat Papua (DAP).
"Jadi ada dua lapis kekejaman yang dialami perempuan. Karena itu, perayaan 9 Agustus ini mengingatkan dan sekaligus mendorong kita berjuang melindungi hak-hak masyarakat adat sedunia atau hak perempuan. Perlindungan itu juga bagian dari upaya mengembalikan posisi dan peran perempuan yang telah dilupakan," jelas Imbiri.
Baca Juga: Renungan Kristen, Milikilah Rasa Hormat dan Mengasihi Tuhan
Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Herlin Beatrix Monim menegaskan, sebagai perempuan Papua harus mempertahankan eksistensinya dengan melahirkan satu regulasi untuk melindungi perempuan Papua.
"Kita melihat bagaimana perempuan menghadapi tantangan yang begitu luar biasa, dalam mempertahankan eksistensi budaya ini. Jadi berangkat dari masalah-masalah itu, kita ingin merampungkan satu pikiran positif bahwa perempuan Papua dalam segala bentuk aktivitas tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda tapi kita punya tugas yang satu yakni mempertahankan dan melestarikan eksistensi budaya ini dengan duduk dan bicara bersama agar mendapatkan satu pikiran bersama untuk melahirkan satu regulasi dalam rangka melindungi dan memberdayakan perempuan Papua," tegas Herlin Beatrix Monim.
"Kami minta pemerintah terlibat langsung dalam memproteksi perempuan Papua," pintanya.
Senada dengan itu, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Sekwan DPRP), Juliana Waromi mengatakan, bahwa perempuan Papua harus bersatu dan saling mendukung dalam segala bidang kehidupan.
Baca Juga: Renungan Kristen : Hidup Ku Didalam Tangan Tuhan, Bahkan Ditulis Nama Kita di Telapak Tangan-Nya
" Perempuan Papua kita harus bersatu, dengan bekerjasama yang baik supaya kedepan kita bisa di pakai dalam bidang apapun. Dasarnya adalah kebersamaan yang harus di bangun dengan membuka diri, agar sama-sama saling mendukung untuk kedepan. Khususnya perempuan Papua yang berkaitan dengan adat harus dipertahankan, jangan sampai terpisah atau kita lalai, tapi harus kita jaga dan pertahankan. Dengan berharap hasil yang sudah dibicarakan kali ini tidak hanya sampai disini, tetapi harus ditindak lanjuti," kata Juliana Waromi.
Hal yang sama juga dikemukakan Direktur PT. PPMA, Naomi Marasian menuturan, bahwa dalam kehidupan masyarakat adat perempuan juga adalah aktor penting.
Baca Juga: Kawasan Industri Papua Barat Disebutkan Dalam Pertemuan Presiden Jokowi dan PM Jepang
" Tujuan kegiatan ini kita bicara tentang mempertahankan eksistensi tentang keberadaan, yang bahas tentang fakta dan realita. Kalau bicara masyarakat adat, sesuai dengan pasal 18 undang-undang dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara itu menghormati dan menghargai keberadaan dari masyarakat adat yang di dalamnya ada laki-laki dan perempuan," lanjutnya.
Baca Juga: Siapa Sebenarnya Putra Papua Sang Ajudan Bertato Ferdy Sambo yang Lagi Viral ? Mari Kita Telusuri
Ditambahkan, maka posisi untuk memperkuat masyarakat adat itu menjadi penting dalam penyelamatan keberlangsungan hidup yang hubungannya dengan manusia dan alam semesta. itu menjadi bagian penting yang kita bicarakan.
"Tetapi kita harus tahu siapa aktor-aktor di dalamnya yang terpenting adalah masyarakat adat yang termasuk peran perempuan. Oleh sebab itu tidak boleh terpisah atau terpecahkan, sehingga menjadi penting baik itu legislatif maupun eksekutif juga gereja, akademisi dan LSM mari kita merawat Papua dengan merawat masa depan," tandas Naomi.***