PORTAL PAPUA-Sebagai upaya meredam kekerasan dan konflik senjata yang selama ini marak terjadi di Papua peneliti Imparsial, Hussein Ahmad meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua.
Hal tersebut disampaikan oleh Hussein juga untuk merespons arahan Presiden Joko Widodo yang ingin pelbagai masalah di Papua bisa selesai tanpa senjata alias perundingan damai.
Baca Juga: Diduga Mendanai Pemasokan Senpi ke KKB, Ketua DPRD Tolikara Bakal Dipanggil Penyidik
"Kebijakan ini harus dibuktikan dengan menarik seluruh pasukan TNI Non Organik yang berasal dari luar Papua untuk mengurai eskalasi kekerasan yang terjadi," kata Hussein kepada wartawan, Selasa 15 Juni 2021, dikutip dari Antara.
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini ialah upaya meredam kekerasan menciptakan 'jeda kemanusiaan' di Papua.
Salah satu caranya adalah dengan menghentikan kontak senjata antara pasukan TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kerap terjadi belakangan ini.
Baca Juga: Park Seo Joon akan Membintangi Sekuel Captain Marvel
Selain itu, Hussein juga menyebut keamanan Papua harus diserahkan aparat keamanan organik.
"Hal itu untuk memberikan kesempatan warga sipil terdampak konflik kembali ke kehidupan normal sehari-hari," tambahnya.
Hussein pun mengaku sangat mengapresiasi niat pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua tanpa senjata.
Namun, Hussein kembali mengingatkan bahwa niat itu harus dibuktikan secara konkret di lapangan dengan sebuah kebijakan politik negara yang jelas.
"Itu sebagai upaya mencari solusi permanen atas masalah Papua secara damai dan bermartabat," kata dia.
Baca Juga: 13 Terduga Teroris Riau, Polri: Berbeda dengan Makassar
Seperti yang diberitakan sebelumnya, keinginan Presiden Joko Widodo menyelesaikan konflik Papua tanpa senjata, diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud menyebut bahwa arahan Jokowi adalah pendekatan kesejahteraan di Papua.
Persoalan yang selama ini terjadi di Papua dan Papua Barat tak bisa diselesaikan hanya dengan senjata dan letusan perang.
"Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan," kata Mahfud dikutip dari akun YouTube resmi Polhukam RI, Selasa 15 Juni 2021.