Network
PORTAL PAPUA - Publik tiba-tiba dikagetkan dengan adanya peristiwa baku tembak dalam konflik bersenjata pada 15 April 2023 di distrik Mugi-Mam Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan! Dalam aksi ini, TPNPB melakukan penyerangan pos TNI dengan kerugian 36 orang Prajurit di antaranya 6 meninggal dunia, 9 orang ditawan dan 21 orang hilang dan tidak jelas nasibnya! Hal ini diungkap dalam laporan tertulis yang kemudian sedang di publikasikan melalui beberapa Media.
Para aparat TNI di wilayah ini adalah pasukan yang dikirim upaya pencairan dan pembebasan pilot asal New Zealand yang ditangkap dan disandera oleh Kelompok pemberonta dibawah pimpinan Egianus Kogoya di distrik Paro kabupaten Nduga provinsi Papua Pegunungan.
Dengan demikian secara pribadi sebagai pemerhati isi HAM di Papua hendak menyampaikan turut berbelasungkawa yang mendalam atas peristiwa yang menyebabkan gugurnya 6 prajurit dan 9 orang yang ditahan hingga 21 prajurit yang tidak ada kepastian keberadaannya..
Kematian manusia dari warga sipil Pribumi Papua, warga sipil Non pribumi, warga asing (orang luar Negeri), kematiantian anggota TPNPB dan Kematian TNI Polri sebagai kelompok yang berkonflik langsung dari atas Tanah Papua sejak lama karena ada sebabnya!.
Untuk menanggapi hal ini, Penulis hendak menyampaikan beberapa catatan agar negara musti mencari solusi yang tepat guna mencari jalan menghentikan pertumpahan darah manusia di Papua.
Pertama, memberikan tesis bahwa kematian kepada siapapun akan ada terus selama negara dan pemimpin kami tidak mencari solusi atas persoalan Papua.
Kedua, ororang Papua Bilang Status Politik Papua belum final di perlu mencari solusi atas status poltik Papua dari sejarah sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dan Papua bergabung tahun 1969. Persoalan perebutan Irian Barat usia pernyataan Presiden Pertama Republik Indonesia di alun-alun utara Yogyakarta, 19 Desember 1961, peristiwa New York Agreement 15 Agustus 1962 di New York Amerika Serikat, peristiwa penyerahan administrasi pemerintahan Papua oleh sebuah badan PBB yang diberi nama United Nations Temporary Eksekutif dministration ( UNTEA) kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963, PEPERA 1969 di Papua dan seterusnya memiliki catatan dan sebab akibat yang kemudian orang Papua bilang sejarah klaim persoalan Papua bergabung ke Indonesia harus di buka kembali! Sedangkan pemerintah Indonesia menyatakan Papua sah dadi Indonesia dan tidak ak ada persoalan..
Ketiga, Terlepas dari sejarah di atas, Adanya berbagai operasi militer sejak usai new York agreement hingga lahirnya OTSUS di tanah Papua tahun 2001 sampai pada perjalanan pemerintahan Papua dibawah kontrol kewenangan yang diberikan dalam wujudnya UU Otsus Papua terus mengorbankan nyawa rakyat di Papua!
