Network
PORTAL PAPUA- Dengan pedoman Perpres No 72 Tahun 2021 program percepatan penurunan Stunting, melalui BKKBN Provinsi Papua, Satuan gugus tugas Stunting lakukan orientasi tecnikal assistant bagi Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua 2023, mengingat angka prevalensi stunting Provinsi Papua naik sebelumnya 29,5% pada 2021, Kemudian pada 2022 mengalami kenaikan menjadi 34,6%, dengan harapan segera melalukan penguatan advokasi dan komunikasi kebijakan terkait Percepatan Penurunan Stunting, koordinasi multisektor dan multipihak, pengelolaan satu data Stunting, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah pendampingan. Rabu (12/4)Horizon Kotaraja.
Sekertaris BKKBN Provinsi Papua, Arianto Gamar, S.H menuturkan Satgas Stunting segera melakukan langkah cepat dengan semua pihak dalam program penurunan angka Stunting Papua.
“Prihatin, masih ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan angka stunting cukup signifikan. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk saling mengawal, melaksanakan dan berupaya lebih keras lagi dalam penurunan angka stunting maemastikan semua sasaran memberikan layanan, memastikan semua pelaporan dengan pasti, rekan- rekan jemput bola,”Tuturnya.
Kemudian Arianto kembali menekankan kerjasama segala bidang untuk menyelesaikan permasalahan Stunting di Papua ini.
“Pengorganisasian percepatan penurunan stunting dilakukan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dibentuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan). TPPS bertugas bekerja sama, mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.TPPS menjadi forum pelaksanaan aksi lintas sektor yang bertugas,”Tutupnya.(Fransisca)
