Network
PORTAL PAPUA- Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 ke Kabupaten Timika Provinsi Papua Tengah. Dalam kunjungan kerja juga didampingi Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) dan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan, Jumat (14/04/2023).
Seperti diketahui, Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi yang telah dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2022. Ibukota Provinsi Papua Tengah ini berada di Nabire. Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena bersama dengan anggota Komisi IX lainnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN.
”Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta tugas/kewenangan BPJS Kesehatan dalam membangun engagement dan memperoleh informasi serta gambaran secara komprehensif permasalahan masyarakat, dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI khususnya terkait dengan BPJS Kesehatan di Provinsi Papua Tengah, “ujar Melki.
Ia juga menyebut pihaknya hadir di Papua Tengah untuk melakukan fungsi mereka, yaitu sebagai pengawas dan menyerap aspirasi dari daerah terkait berbagai bidang yang mereka tangani, yakni kesehatan, BPOM, BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI).
“Hasil dari kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjampelkes BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Papua Tengah karena sudah hampir seluruhnya mencapai UHC (Universal Health Coverage) Non Cut Off BPJS Kesehatan, dengan tinggal dua kabupaten saja yang tersisa belum UHC.
“Seiring dengan itu, kami juga ingin sampaikan bahwa kami senang saat ini realisasi biaya pelayanan kesehatan naik dibandingkan di tahun 2020 lalu, naik sebesar 12,7 milyar, sehingga utilisasi layanan kesehatan sudah semakin baik di Provinsi Papua Tengah serta kami mohon dukungannya terus dari pemerintah dan stakeholder terkait,” ujar Lily.
Kemudian salah satu bentuk dukungan BPJS Kesehatan terhadap Pemerintah Daerah yang sudah UHC adalah dengan mempercepat pembayaran klaim. Sebetulnya kami mendorong rumah sakit untuk mengajukan klaimnya, bahkan bulan layanan yang lalu bisa dibayarkan langsung di bulan ini.
“Kami sudah menyediakan uang muka pembayaran pelayanan kesehatan, jadi sebelum di verifikasi kami bisa memberikan uang muka untuk realisasi klaim. Namun demikian data yang kami dapatkan saat ini, masih terdapat rumah sakit yang mengajukan klaim belum tepat waktu serta kami juga melakukan pendampingan untuk bisa mempercepat realisasi klaim sebagai upaya agar cash flow rumah sakit semakin baik,” ungkap Lily.
