Network
PORTAL PAPUA - Mewakili Bupati, Sekda Keerom Buka Musrembang RKPD Kab. Keerom Tahun 2023 KEEROM ( LINTASPAPUA) - Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, yang diwakili Sekda Keerom, Trisiswanda Indra N, SPT, membuka kegiatan Musrembang SKPD Tingkat Kabupaten Keerom yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappelitbangda, pada Kamis 31 Maret 2022.
Kegiatan yang digelar dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ini turut dihadiri Forkompinda, diantaranya, dari DPRD Keerom, Yohanis Walilo (kepala Bappeda Papua), staf ahli dan sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Keerom. Juga ada tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, dalam arahan yang disampaikan Sekda.
Baca Juga: Putri Asli Keerom, Papua Pertama, Dominika Tafor Resmi Jadi Anggota DPRD Keerom
Ia mengajak semua pihak agar menyatukan pikiran dan langkah untuk pembangunan di Keerom. "Kerjasama yang efektif dalam konteks pembangunan secara komprehensif dengan mencurahkan segala pengetahuan dan pengalaman diperlukan guna mengintegrasikan pikiran dan pandangan guna mempercepat kinerja pembangunan daerah,"jelasnya.
Sekda mengemukakan meskipun saat ini baru memasuki tahun kedua masa pemerintahan Piter Gusbager -- Wahfir Kosasih, namun tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Untuk itu mari kita bekerja bersama sekuat tenaga untuk berlari lebih cepat lagi di tahun 2023,ujarnya.
Baca Juga: Bupati Piter Gusbager dan Tim Allied Harvest Indonesia Sepakati Proyek Reneable Energy di Keerom
Ia menambahkan, Musrembang merupakan kegiatan tahunan untuk mematangkan rancangan rencana kerja pembangunan daerah. Juga mengingatkan kepada seluruh OPD agar dapat mencermati dan mengevaluasi berbagai permasalahan yang belum diselesaikan dengan baik pada tahun 2021 dan tahun 2023.
Diharapkan penyusunan prrogram dan kegiatan tahun anggaran 2023 tetap memperhatikan program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, peningkaatan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan serta infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan riil masyarakat, bukan berdasar keinginan perangkat daerah,pesannya. ***
