Akademisi Uncen Ungkap Hambatan Terbesar Terkait Dialog Selesaikan Konflik di Papua

17 Juni 2021, 13:33 WIB
Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Mairon Tabuni/ Istimewa/ Levine Jr /

PORTAL PAPUA-Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), Elvira Rumkabu mengungkapkan hambatan terbesar terkait dialog untuk menyelesaikan konflik senjata yang saat ini tengah terjadi di Papua.

Menurutnya, salah satu hambatan terbesarnya ialah kemauan politik (political will) pemerintah.

Pasalnya, jelas Elvira, gagasan dialog Indonesia-Papua sebenarnya sudah sering dibicarakan atau dicanangkan namun hingga saat ini belum juga terealisasi.

Baca Juga: Setuju Berdialog, TPNPB-OPM Minta Libatkan PBB sebagai Penengah

Bahkan, niat Presiden Jokowi menyelesaikan konflik di Papua tanpa senjata juga bukan baru pertama kali ini digaungkan.

"Bukan pertama kali Pak Jokowi mengeluarkan statement seperti ini. Statement ini seringkali dikeluarkan tapi tidak diikuti, tidak diterjemahkan kemudian dengan tindakan konkret selanjutnya. Itu yang jadi persoalan. Kita seperti mendengar narasi-narasj yang lama, " tutur Elvira kepada wartawan, Rabu, 16 Juni 2021, dikutip dari Antara.

Selain itu, Elvira juga mempersoalkan inkonsistensi pemerintah Indonesia yang menjadi pemicu tidak terejawantahnya rencana dialog yang selama ini dicanangkan.

Inkonsistensi pemerintah Indonesia itu nyata terlihat ketika pemerintah bicara soal dialog namun tetap saja terus-menerus mengirim pasukan militer ke Papua.

Baca Juga: Kondisi Kesehatan Kian Membaik, Gubernur Papua Sampaikan Terimakasih pada Rakyat Papua

"Ketika Pak Jokowi bicara soal dialog, kemudian petinggi yang lain mengirimkan militer ke Papua. Inikan sebenarnya sudah sering misalnya dulu yang rasisme. Ketika Pak Jokowi bicara dialog, beberapa hari kemudian, Pak Wiranto (mantan Menko Polhukam) mengirim tentara, pasukan tambahan, " jelasnya.

Maka dari itu, Elvira menilai dialog di Papua semestinya dilakukan dengan prakondisi terlebih dahulu.

Hal ini dikarenakan eskalasi kekerasan di tanah Papua pada era pemerintahan Jokowi ini cenderung meningkat.

Apalagi, saat ini KKB sudah dilabeli teroris oleh pemerintah Indonesia tanpa adanya pertimbangan yang matang.

Baca Juga: Redam Kekerasan di Papua, Peneliti Imparsial Minta Pemerintah Tarik TNI Non-Organik dari Papua

Oleh karenanya, menurut Elvira, sinergisitas antara dialog dengan apa terjadi di Papua belum tampak terlihat.

"Menurut saya, ini ada yang tidak sinergi antara rencana dialog dengan apa yang terjad di Papua. Sebab, dialog tidak bisa dilakukan dalam ruang hampa, harus ada prakondisi dialog," pungkasnya.

Editor: Atakey

Tags

Terkini

Terpopuler