Network
PORTAL PAPUA-Niat baik Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mencari solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan konflik senjata dengan cara berdialog atau perundingan damai, rupanya disetujui dan disambut baik oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau Operasi Papua Merdeka (OPM).
Namun, TPNPB-OPM meminta agar dialog dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik senjata di Papua tersebut mesti dilakukan dengan melibatkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca Juga: Kondisi Kesehatan Kian Membaik, Gubernur Papua Sampaikan Terimakasih pada Rakyat Papua
Tentu saja, keterlibatan PBB dalam dialog damai tersebut ialah sebagai pihak ketiga atau penengah guna mencari solusi dari permasalahan konflik yang selama ini menjadi masalah serius di Papua.
"Jadi, niat baik Presiden itu mungkin kami setuju, tapi dengan syarat perundingan segitiga yang boleh dimediasi oleh badan organisasi PBB," tutur Sebby dalam keterangan resminya, Rabu, 16 Juni 2021.
Namun, upaya dialog tersebut, oleh sejumlah pihak dinilai tidak serta-merta dapat dilakukan. Ada hal urgen lain yang perlu dikondisikan sebelum dialog tersebut dilaksanakan.
Baca Juga: Redam Kekerasan di Papua, Peneliti Imparsial Minta Pemerintah Tarik TNI Non-Organik dari Papua
Peneliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas mengungkapkan bahwa salah satu hal urgen yang perlu dikondisikan sebelum dialog ialah mencabut label organisasi teroris yang dikenakan pemerintah kepada KKB.
"Labelisasi teroris harus dicabut dan pemerintah harus mengakui mereka sebagai kelompok yang ingin merdeka. Ini yang paling kursial," kata Cahyo pada wartawan, Rabu, 16 Juni 2021.
