PORTAL PAPUA - Wilayah Papua Barat diizinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Alasan yang melatarinya ialah ketiadaan jaringan internet. Daerah-daerah yang dimaksud masuk dalam 3T.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam kunjungan kerja di wilayah Papua Barat beberapa waktu lalu.
“Kemendikbud mendorong agar sekolah di Papua Barat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit bahkan tidak ada jaringan internet, dapat melakukan belajar tatap muka,” tuturnya, seperti dilansir Pikiran Rakyat dalam artikel “Mendikbud Izinkan Daerah yang Sulit Akses Internet untuk Belajar Tatap Muka”.
Baca Juga: 414 Unit RTLH Ditargetkan Kementerian PUPR untuk 5 Kabupaten di Provinsi Papua
Nadiem Makarim mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka bagi daerah yang tidak ada jaringan internet dapat dilakukan, agar anak-anak tidak ketinggalan pelajaran.
Meskipun demikian, pelaksanaan pembelajaran tatap muka tersebut harus tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19.
“Belajar tatap muka juga mesti dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Baca Juga: Awalnya Tabu, Kini Mainan Seks Jadi Halal oleh Pasangan di Perancis, Ini Alasannya!
Walau demikian, Nadiem Makarim tetap menghargai kebijakan pimpinan wilayah bersangkutan, kepala sekolah dan pihak komite sekolah.
Pasalnya kewenangan telah diberikan kepada daerah untuk membuat kebijakan terkait kegiatan belajar-mengajar.
“Tetapi semua itu tergantung pada kepala sekolah dan komite sekolah. Jika sekolah memperbolehkan, maka Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan agar berjalan lancar dan sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Nadiem Makarim.
Baca Juga: Jelang 16 Besar Liga Champions Kontra Barcelona, Manager PSG Mantapkan Kepercayaan Diri Pemain
Nadiem Makarim juga menyatakan bahwa SKB empat Menteri dikeluarkan untuk memastikan bahwa di setiap daerah dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.
Karena itu, mantan CEO Gojek itu meminta kepada Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat agar menggunakan SKB empat Menteri tersebut, untuk memulai proses pembelajaran tatap muka bagi sekolah di daerah yang tidak ada jaringan internet.*** (Eka Alisa Putri/Pikiran Rakyat)
Rewriter: Sonny Lamoren