Network
PORTAL PAPUA - Negara berkembang banyak menghadapi persoalan krusial di era digital. Salah satunya berkaitan dengan perang melawan information disorder seperti hoaks, bullying, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan fitnah.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan penyelesaian tantangan itu membutuhkan penanganan secara holistik sesuai konteks negara Selatan-Selatan.
“Persoalan selanjutnya yang dihadapi negara-negara low and middle income di era digital adalah keterbatasan sumber daya, kendala bahasa, kesenjangan ilmu pengetahuan, minimnya infrastruktur digital serta hambatan politik dan juga hukum,” tegasnya saat memberikan sambutan pembuka dalam High Panel Session the Third Summit for Democracy Forum KTT Demokrasi ke-3 di CEOX, Seoul, Korea Selatan, Selasa (19/3/2024).
Menurut Wamen Nezar Patria, kondisi tersebut sudah disadari sejak KTT Demokrasi ke-2 di Kosta Rika yang juga dihadiri ratusan perwakilan negara, perusahaan multinasional dan civil society dan menghasilkan Summit for Democracy Declaration.
“Deklarasi yang disepakati oleh 65 lintas pemerintahan ini menekankan sembilan komitmen yang perlu diantisipasi oleh para negara, diantaranya adalah perlindungan HAM, jaminan atas kebebasan Pers, dan penegakan hukum; mencegah dan menangani korupsi; meningkatan pemanfaatan teknologi yang mendukung demokrasi; mendukung pemilu yang adil dan berkualitas; serta mengatasi isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Dalam KTT Demokrasi ke-3 yang berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di 40 negara, perhatian pada negara-negara low and middle income menjadi topik yang relevan dan penting dengan tema Democracy for Future Generations.
“Peran generasi muda jelas sangat menentukan baik dalam pengembangan teknologi, khususnya AI maupun menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi. Inilah tantangan demokrasi di era digital,” tandas Wamenkominfo.
Wamen Nezar Patria menyampaikan pengalaman Pemilu yang baru saja terselenggara di Indonesia. Menurutnya, di tengah kemajuan teknologi, kekacauan informasi selama Pemilu menjadi tantangan serius yang perlu diantisipasi. Pasalnya penyebaran disinformasi seperti video deepfake menjadi sangat mudah dan terlihat memiliki kualitas gambar yang bagus.
“Data kami menunjukkan penurunan signifikan dalam persebaran disinformasi selama pemilihan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2019. Dalam Pemilu 2024, kami mengidentifikasi 227 konten hoaks terkait pemilu, menurun signifikan dari 714 isu hoaks pemilu yang ditemukan pada periode sebelumnya,” jelasnya.
