Network
PORTAL PAPUA - Staf Khusus Presiden (Stafsus Presiden) Billy Mambrasar melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto, Selasa (02/04/2024). Dalam diskus tersebut kedua pihak berkomitmen untuk berkolaborasi dalam menjaga keamanan dan stabilitas Papua dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di kawasan.
“Apa yang dilakukan Mas Billy dan teman-teman ini sudah tepat sasaran. Pendekatan kita untuk menjaga Papua harus dimulai dari SDM [sumber daya manusia],” kata Menko Polhukam mengapresiasi upaya yang dilakukan Billy untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan Papua.
Secara khusus, Hadi meminta Billy untuk terus meningkatkan program Petani Milenial. Program ini merupakan program yang digagas Billy bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendukung ketahanan pangan di tanah air melalui pemberdayaan para petani muda.
“Saya titip, program Petani Milenial yang sudah berjalan tadi harus terus dikawal bersama. Seperti nanas, markisa, dan keladi dari Wamena itu kualitasnya luar biasa baik, hingga diekspor itu nanas. Itu yang perlu dioptimalkan,” ujarnya.
Selain itu, Hadi juga menyoroti pentingnya penyelesaian masalah pertanahan yang kerap terjadi di Papua, terutama tanah adat. Hadi menambahkan, penyewaan tanah adat oleh investor asing juga dapat menjadi polemik diujung jika tidak ada kejelasan kepemilikan tanah.
“Saat saya [sebagai Menteri] ATR/Kepala BPN kemarin, saya urus benar-benar penyerahan sertifikat tanah adat untuk masyarakat adat Papua,” ujarnya.
Selain sertifikasi tanah adat, Hadi juga menekankan pentingnya kejelasan desain tata ruang dapat meminimalisir penyalahgunaan peruntukan lahan.
“Perlu ada juga yang mendesain tata ruang, jadi setiap lahan di kota/kabupaten jelas peruntukan dan penggunaannya, tidak ada lagi lahan tani yang dibangun gedung dan lain sebagainya. Kalau ada tata ruang yang benar, otomatis akan mendorong perekonomian daerah, kita minimalisir adanya penyalahgunaan lahan,” tandasnya.
Hal lain yang menjadi perhatian Hadi adalah mengenai pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) Papua. Realisasi anggaran tersebut menurut Hadi harus dikawal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.
