Network
"Jika penyelenggara pemilu terus menerus melanggar etik, maka sangat dikhawatirkan terjadi distrust dari masyarakat kepada penyelenggara dan mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan," ujarnya.
Neni mengatakan, publik pun bisa meragukan Pemilu 2024 jika KPU tidak bisa menjaga independensinya. Sebagai Ketua KPU, kata dia, Hasyim semestinya memiliki rasa malu, bahkan akademisi pun menyerukan soal etika politik. "DEEP Indonesia meminta agar Ketua KPU menyadari pelanggaran etiknya dan dapat mundur dari jabatannya. Sebab sudah sepatutnya tidak perlu dilanjutkan lagi, karena terbukti ada pelanggaran etik," katanya..*** (sumber berita pikiran-rakyat.com)
