Network
KPK dijamin, terang Firli, bakal menindak semua orang yang berani melakukan praktik curang tersebut tanpa pandang bulu.
"Karena prinsip kita adalah kita ingin menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote," tegas Firli.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa Mahfud MD mengungkapkan pemerintah menerapkan dua kebijakan khusus menangani masalah di Papua. Salah satunya, menelusuri penyalahgunaan dana negara.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Wakil Gubernur Papua Meninggal Dunia di Jakarta
“Penelusuran penyalahgunaan dana negara atau korupsi. Kita sudah menentukan 10 korupsi terbesar,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 19 Mei 2021.
Mahfud menyebut bahwa pemerintah sudah mengantongi laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Komitmen untuk memberantas kasus korupsi dana Otsus di Papua tentu sebagai upaya untuk menepis anggapan bahwa pemerintah membiarkan praktik korupsi di Papua.
