KPK Komitmen Berantas Korupsi Dana Otsus di Papua Tanpa Pandang Bulu

- 21 Mei 2021, 12:07 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri akan tindak lanjuti arahan dari Presiden Jokowi.
Ketua KPK Firli Bahuri akan tindak lanjuti arahan dari Presiden Jokowi. /Tangkap layar/

 

PORTAL PAPUA-Bertolak dari hasil temuan atau audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penyalahgunaan dana otonomi khusus (Otsus) di Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut.

"Nah terkait itu, kami ingin sampaikan apa yang dilakukan KPK, (pengusutan) sedang berjalan. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu perkaranya," kata Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Mei 2021.

Baca Juga: BPK Beberkan Kasus Korupsi Dana Otsus di Papua, Menkopolhukam: Akan Dilakukan Penegakan Hukum

Sebelumnya, kasus korupsi dana Otsus di Papua tersebut telah disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Meskipun begitu, Firli Bahuri pun masih enggan untuk menguraikan kasus korupsi yang tengah ditangani di Papua itu. Dia juga enggan membeberkan perkaranya.

"Pada saatnya (kami) akan sampaikan sejauh mana penanganan perkara yang terjadi di daerah-daerah yang memperoleh dana otonomi khusus," jelas Firli.

Baca Juga: Sekda Benarkan Wakil Gubernur Papua Meninggal: Belum Diketahui Penyebapnya

Selain itu, Firli juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus bekerja memberantas korupsi di Indonesia.

KPK dijamin, terang Firli, bakal menindak semua orang yang berani melakukan praktik curang tersebut tanpa pandang bulu.

"Karena prinsip kita adalah kita ingin menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote," tegas Firli.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa Mahfud MD mengungkapkan pemerintah menerapkan dua kebijakan khusus menangani masalah di Papua. Salah satunya, menelusuri penyalahgunaan dana negara.

Baca Juga: BREAKING NEWS: Wakil Gubernur Papua Meninggal Dunia di Jakarta

“Penelusuran penyalahgunaan dana negara atau korupsi. Kita sudah menentukan 10 korupsi terbesar,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 19 Mei 2021.

Mahfud menyebut bahwa pemerintah sudah mengantongi laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Komitmen untuk memberantas kasus korupsi dana Otsus di Papua tentu sebagai upaya untuk menepis anggapan bahwa pemerintah membiarkan praktik korupsi di Papua.

Editor: Atakey


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x