PORTAL PAPUA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyonno menjadi presiden selama dua periode sejak 2004 sampai 2014. AHY menyebut SBY berhasil meningkatkan hampir 4,5 kali lipat Produk Domestik Bruto (PDB). Tak hanya itu, pemerintahan SBY juga mampu menaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Demikian Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memamerkan keberhasilan pemerintahan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat menyampaikan pidato politik di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 6 Februari 2024.
“Sehingga kita memiliki cukup dana untuk meningkatkan anggaran pendidikan, pertahanan, bantuan sosial, subsidi komoditas strategis, gaji pegawai serta pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, energi, komunikasi di kota maupun di desa,” kata AHY.
Lebih lanjut, AHY mengungkapkan kepemimpinan SBY juga berhasil menurunkan rasio utang Indonesia terhadap PDB dari 57 persen pada 2014 menjadi 24 persen pada 2014.
Artikel ini sebelumnya telah dimuat dengan judul AHY Pamer Keberhasilan Era SBY: PDB Naik, Utang IMF Lunas
“Selain itu utang IMF (International Monetary Fund) yang menjerat sejak krisis ekonomi 1998 juga dapat kita lunasi,” ucap AHY. Partai Demokrat, kata AHY, bertekad untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional. Dia optimistis keuangan negara akan kuat apabila pertumbuhan ekonomi meningkat di kisaran 6 persen hingga 7 persen per tahun.
“Partai Demokrat menawarkan komitmen dan solusi untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional kita. Kami yakin keuangan negara akan kuat apabila pertumbuhan ekonomi meningkat di kisaran 6 persen hingga 7 persen per tahun,” ujar AHY.
Baca Juga: Momen Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Makan Bakso di Warung Pinggir Jalan
SBY Lebih Dulu Lakukan Hilirisasi Sebelum Jokowi Sebelumnya, AHY menyebut program hilirisasi khususnya di sektor pertambangan telah lebih dulu dilakukan oleh SBY sejak 2013. “Program hilirisasi sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2013, di era pemerintahan Presiden SBY, khususnya dalam sektor pertambangan,” kata AHY saat menyampaikan pidato politik di JCC Senayan, Selasa, 6 Februari 2024.
Melalui hilirisasi, kata AHY, pemerintahan di bawah kepemimpinan SBY tidak lagi mengizinkan ekspor bahan mentah ke luar negeri. Dia menyebut, industri pertambangan diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku dengan tetap memastikan kelestarian ekosistem.
“Industri pertambangan diwajibkan untuk membangun smelter, di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku dengan memastikan tidak merusak ekosistem, melibatkan pekerja lokal, serta menjaga dan menghormati hak adat setempat,” tutur AHY. “Langkah itu, kini diintensifkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi,” ucapnya menambahkan.*** (sumber pikiran-rakyat.com)