Network
“Aspirasi penolakan DOB itu dilakukan oleh seluruh masyarakat Lapago di Wamena, Jayawijaya, 3 Juni 2022, didalamnya termasuk dari masyarakat Tolikara. Aspirasi yang disampaikan itu, kami bawa ke DPR Papua,” ujar Yendiles.
Yendiles mengklaim jika 80 persen masyarakat Tolikara menolak dengan tegas pembentukan DOB dan Otsus Jilid II. “Mereka tolak DOB. Masyarakat hanya ingin pusat perhatikan pembangunan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur saja, karena DOB tidak ada jaminan untuk kesejahteraan mereka,” imbuhnya.
Baca Juga: Bupati Keerom, Piter Gusbager Bantu Pembangunan Masjid Nurul Huda Sebesar Rp500 Juta
Menanggapi aspirasi penolakan DOB dari masyarakat Laapago dan Mimika itu, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengaku jika pihaknya telah menerimanya dan siap untuk meneruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI yang diserahkan pimpinan DPR Kabupaten Jayawijaya, Tolikara dan Mimika.
“Tadi saya sudah terima aspirasi penolakan DOB itu. Kalau kita lihat realita hari ini, hampir sebagian besar rakyat di Papua menolak pemekaran. Mestinya, pusat harus peka juga, karena masyarakat yang mau menikmati, itu menolak, bagaimana jika itu dipaksakan?,” kata Yunus Wonda.
Politisi Partai Demokrat ini meminta anggota DPR RI dan pemerintah pusat harus peka terhadap sebagian besar rakyat Papua yang menolak pemekaran, sehingga harus menjadi pertimbangan di pusat.
Mestinya, lanjut Yunus Wonda, pemerintah pusat harus serius membangun di Papua, misalnya membangun industri di Papua, sehingga anak-anak Papua tidak menjadi pengangguran, ada lapangan pekerjaan buat mereka. Namun, hal besar itu harus ditarik ke pusat, seperti pembangunan smelter yang diharapkan dibangun di Papua, namun kenyataannya justru dibangun di Gresik, Jawa Timur.
Baca Juga: Inilah yang Disampaikan Sekda Kabupaten Jayapura dari Rakerda 2022
Menurutnya, pemerintah harus berpikir bahwa bukan masalah pemekaran membuaty orang Papua sejahtera, bukan masalah itu. Orang Papua sudah sadar menolak DOB, sehingga mereka melakukan demo, lantaran untuk menyelamatkan orang Papua, sebab mereka mengetahui suatu saat orang Papua akan termarjinalkan dan tersisih di atas tanah mereka.
Untuk itu, Yunus Wonda meminta pemerintah pusat agar jangan menutup mata terhadap aksi demo yang dilakukan rakyat Papua. Pemerintah harus berpikir menyelamatkan orang Papua jauh lebih penting daripada pembangunan. Pembangunan ada, karena ada masyarakat di sana.
