ALCo Regional Provinsi Papua: Realisasi Sampai Dengan Maret 2024

PORTAL PAPUA- Kementerian Keuangan mengadakan Konferensi Pers Assets &
Liabilities Committee (ALCo) Regional Provinsi Papua Periode s.d. Maret 2024 pada Senin
29 April 2024 dengan pembicara utama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbedaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua Moudy Hermawan serta pembicara dari
perwakilan Bank Indonesia (BI) dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk perkembangan asumsi dasar ekonomi nasional disampaikan bahwa PDB Kuartal IV
2023 tumbuh 5,04% (yoy), sedangkan untuk asumsi dasar ekonomi regional memiliki angka
lebih tinggi dari nasional di angka 10,79% (yoy).
“Sedangkan untuk nilai inflasi di wilayah
Papua sendiri mengalami penurunan diantaranya untuk Papua sebesar -1,98%, Papua
Tengah -2,37%, Papua Tengah -4,10%, dan Papua Selatan sebesar -3,7%” ujar Moudy.
Perkembangan fiskal regional pada APBN 2024, untuk realisasi pendapatan negara s.d.
Maret 2024 sebesar Rp4.504,14 Miliar atau naik sebesar 131,96% (yoy). Penerimaan pajak
dalam negeri s.d Maret 2024 sebesar Rp1.571,72 Miliar atau tumbuh positif 13,69% (yoy) dan telah mencapai 16,97% dari target yang ditetapkan. Provinsi Papua Tengah memberikan kontribusi pendapatan dalam negeri terbesar sebanyak 59,02%.

Penerimaan perdagangan internasional di awal tahun sebesar Rp2.600,07 Miliar, meningkat
secara signifikan sebesar 664,56% (yoy). Hal tersebut disebabkan penerimaan Bea Keluar
(dengan kontribusi terbesar) yang meningkat signifikan karena terbitnya PMK 71 tahun 2023.
Sedangkan untuk kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp332,35 Miliar
atau tumbuh sebesar 65,96% (yoy) ditopang dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan
pada Pendapatan PNBP Bukan Pajak Lainnya. “Hal ini disebabkan adanya aktifitas
penerimaan dari bea lelang dan piutang negara yang dikelola oleh DJKN” sambung Moudy.
Realisasi belanja negara sebesar Rp10.228,80 Miliar atau tumbuh sebesar 26,20% (yoy).
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat meningkat seiring dengan peningkatan realisasi pada
Belanja Pegawai dan Belanja Bansos yang diberikan kepada Masyarakat. Sedangkan untuk
Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp6.082,15 Miliar atau mengalami defisit sebesar -0,12%
(yoy). TKD telah terealisasi 12.,47% yang berasal dari realisasi DAU, DBH, DAK Non Fisik,dan Dana Desa, dengan alokasi terbesar pada Dana Alokasi Umum sebesar Rp4.671,67
Miliar. Sedangkan DAK Fisik, Dana Otsus dan Insentif Fiskal belum terdapat penyaluran.