Network
Menurut Bima, hal ini perlu dilakukan guna menghindari terjadinya masalah pada saat penetapan dan penerbitan SK PNS oleh pemerintah pusat melalui BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Baca Juga: Kapolda Papua Imbau Masyarakat Laporkan Jika Menemukan Warga Mencurigakan
Menanggapi persoalan ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tambrauw, Matheus Woisiri mengakui hal itu.
Menurut Matheus, sebagai bentuk mengakomodir dan menyelamatkan Orang Asli Tambrauw (OAT), maka atas kebijakan kepala daerah berhak untuk tidak meluluskan peserta dengan rangking satu kemudian diganti dengan OAT.
"Ini kebijakan kepala daerah untuk mengakomodir dan menyelamatkan OAT sesuai dengan kuota 80:20," ungkapnya lewat via WhatsApp, Kamis, 3 Juni 2021.
Baca Juga: Belum juga Membaik, PT PLN Wamena Berencana Mendatangkan Mesin Pembangkit mobile
Meskipun begitu, jelas Matheus, Pemda Tambrauw telah melakukan komunikasi dengan Asisten Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) bahwa pengusulan nama- nama peserta yang lolos CPNS 2018 di Tambrauw sudah ditanda tangani oleh mentri terkait.
"Jadi kemarin saya baru dikontak Asisten Deputi Menpan bahwa sudah ditanda tangan mentri, berarti sudah disetujui, tinggal proses NIP berjalan," jelas Matheus.
Dengan begitu, persoalan yang telah menghambat proses penetapan dan penerbitan SK telah diselesaikan dan tinggal menunggu proses penetapan SK dan NIP CPNS Tambrauw formasi tahun 2018.
