Network
PORTAL PAPUA- Rencana Kejaksaan Negeri Sorong untuk meminta keterangan sebagai saksi kepada Walikota dan Ketua DPRD Kota Sorong dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ATK (alat tulis kantor) tahun anggaran 2017 pada esok nanti, Rabu (17/3) dipastikan batal. Demikian informasi yang dihimpun Portal Papua dari Kepala Sejak Tindak Pidana Khusus, Khusnul Fuad dan Kasubsi Penyelidikan Pidsus Kejari Sorong Stevi Ayorbaba pada hari ini, Selasa 16/3).
Baca Juga: Sinopsis Buku Harian seorang Istri 17 Maret 2021, Alya Masih Mendesak Dewa Minta Pertanggungjawaban
"Rencana proses pemanggilan yang kami kirimkan kemarin (Red, 15 Maret 2021), rencananya esok, 17 Maret 2021 Ketua DPRD Kota Sorong dan Walikota diminta hadir untuk memberikan keterangan. Cuma kepada kami ada surat dari Sekretaris DPRD yang menjelaskan bahwa Ketua DPRD minta penundaan pemanggilan karena yang bersangkutan lagi mengikuti rapat kerja Sinode GKI di Tanah Papua, di Mabrat. Tetapi kami akan melakukan penjadwalan ulang untuk memanggil yang bersangkutan sesuai jabatan beliau. Namun dari Walikota belum ada balasan apakah beliau akan hadir atau tidak. Belum ada surat resmi dari Pemkot Sorong. Bagi kami direspon atau tidak , kami tetap melakukan penjadwalan ulang," ujar Khusnul Fuad.
Khusnul pun menegaskan bahwa pemanggilan terhadap Walikota dan Ketua DPRD murni bagian dari penyelidikan bukan atas desakan sekelompok orang atau kepentingan politik.
Sementara itu Haris Nurlette, Kuasa Hukum Pemda Kota Sorong yang dikonfirmasi di Pengadilan Sorong pada hari Selasa, sore tadi (16/3) enggan berkomentar terkait pemanggilan ini. Ia hanya mengemukakan bahwa dirinya belum diberitahukan soal surat pemanggilan pemeriksaan tersebut. Ia juga mengatakan baru saja kembali dari Jakarta jadi belum mengetahui adanya surat panggilan itu.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 16 Maret 2021 Semua Orang Jadi Tauh Perselingkuhan Roy dan Andin
