PORTAL PAPUA - Stop Paksa Papua : Indonesia Tidak Lestarikan Noken Unesco Khas Papua, Oleh Titus Pekei.
Penggagas Noken ke UNESCO adalah peneliti independen di Ekologi Papua Institute-EPI. Ia, mengamati kondisi Paksa Papua bukan baru terjadi tetapi terdapat ada rentetan peristiwa lama yang menjadi masalah di setiap masa kepemimpinan (penguasaan) presiden pertama Soeharto sampai hari ini bersama presiden ke-tujuh Joko Widodo di negara Republik Indonesia. Tidak mungkin uraikan secara detail tetapi gambaran umum saja untuk dapat diketahuinya tentang apa, Paksa Papua Itu.
Baca Juga: Bupati Kepulauan Yapen, Toni Tesar Dukung Pemekaran DOB Papua Untuk Percepat Pembangunan
Kapan terjadi Paksa Papua itu, agar mudah ketahui kusut isu itu ada dimana dan hingga sekarang pun sering timbul. Paksa Papua di bumi Mataram Yogyakarta, 1961. Menjadi dalang pertama, seperti Soekarno (Irian Barat 1961), Soeharto (Irian Jaya 1973), Habibie (propinsi Irian Jaya Timur, propinsi Irian Jaya Tengah dan propinsi Irian Jaya Barat, 1999), Presiden Gus Dur. (memulihkan Irian Jaya menjadi Papua, 2000),.
Megawati (tetapkan UU Otsus Papua namun melemahkan dengan keluar inpres pemekaran propinsi Irian Jaya Barat adalah masalah baru dalam rumah hukum Otsus Papua), dan SBY - Susilo Bambang Yudhoyono (melanjutkan dualisme hukum dan nama Otsus Papua 2001 vs UU Pemekaran Propinsi Irian Jaya Barat dengan mengubah propinsi Papua Barat), inilah contoh Paksa Papua.
Baca Juga: Sesuai Dengan 7 Wilayah Adat, Mendagri dan Gubernur Papua Sepakati Pemekaran Tujuh Provinsi
Mengapa Indonesia masih paksa Papua adalah masalah mendasar yang perlu ketahui melalui beberapa fakta sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu dan kini. Paksa Papua mulai terjadi tahun 1961. Kerika alam Mataram mendengar telah berdiri Negara Papua Barat/ West Papua, pada 1 Desember 1961. Setelah 18 hari muncul TRIKORA (Tiga Komando Rakyat) menyapa bumi Mataram Yogyakarta.Pada tanggal 19 Desember 1961 berisi paksa Papua. Gagalkan Negara West Papua/Papua Barat boneka buatan Belanda, tindakan paksa Papua pertama.
Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat ganti bendera negara West Papua Bintang Kejora di Papua, adalah paksa Papua kedua. Mobilisasi masa rakyat jelata bumi Mataram Yogyakarta pergi kuasai dan duduki negara West Papua adalah paksa Papua jelas, jernih buat kabur ketiga.
Baca Juga: Bupati Jayapura Sampaikan ke Presiden Jokowi Bahwa Pemekaran DOB Papua Murni Aspirasi Masyarakat
Hal-hal pokok ini yang mungkin di tontonkan selama ini yang tidak memisahkan dari kepemimpinan diri dan kekuatan alam gaib Mataram itu sendiri hingga gagalkan negara West Papua/Papua Barat yang disebut negara boneka yang dimainkan seperti wayang selama ini mulai sejak 19 Desember 1961.
Semestinya hal ini sudah selesai, namun mulai adakan 1 Mei 1963 disebut hari aneksasi dari siapa buat siapa, masih belum jelas sampai hari ini sejak negara Belanda, negara Indonesia, negara Amerika, tidak menghargai pemilik negari leluhur, negara West Papua di Papua.
Masalah antar negara mereka namun korbankan negara West Papua. Status negara West Papua digantung oleh Belanda dan Indonesia dan Amerika dari tanah leluhur Papua ini.
Baca Juga: Jokowi Bertemu Presiden Prancis Bahas Situasi Ukraina
Masa konsesi bisnis politik global tambang tembaga, emas, perak pun paksa Papua oleh Amerika Freeport Mc_MoRan, Belanda, Indonesia, mulai tanggal 7 April 1967. Ini pun cara Paksa Papua menjadi Indonesia sebelum dua tahun PEPERA 1969. Jelasnya dilakukan sesuai syarat politik bisnis menjadi siasat awal untuk Paksa Papua sejak April 1967 sampai kini, di jerat dalam pemerintah Indonesia melalui jalan rekayasa. Awal manipulasi suara hasil PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969. Sampai hari ini rakyat Papua masih belum terima karena hasilnya cacat.
Demokrasi noken tidak terjadi, terperangkap dalam demokrasi otoriter rekayasa Paksa Papua menurut ambisi bangsa Melayu di kawasan Melanesia. Orang Papua hingga sekarang belum mengakui, masih terus protes. Sampai pada 31 Desember 1999 Dialog Gus Dur Guru Papua bersama masyarakat Papua, Ketua PDP (Presidium Dewan Papua) Theys Hiyo Eluai minta mengakui West Papua. Negara sudah berdiri namun Indonesia gagalkan lalu paksa Papua menjadi Irian, Irian Barat.
Baca Juga: Jokowi Bertolak Tinggalkan Indonesia, dan Siap Damaikan Rusia dan Ukraina
Hasil Dialog, nama Papua pun dikembalikan oleh Presiden RI ke-4 KH.Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada tanggal 1 Januari 2000. Dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi Papua secara formal diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua.
Gagasan Irian Jaya menjadi Papua oleh Gus Dur hingga UU Otonomi Khusus bagi Papua.
Baca Juga: Menikmati Kebaikan Tuhan dan Hidup Jadi Berkat Bagi Sesama.
Yang kemudian ditetapkan Presiden Megawati Soekarnoputri namun mengapa tidak hargai rumah Otonomi Khusus Papua, Presiden Megawati bertindak tidak sadar, untuk mendorong pemekaran provinsi Irian Jaya Barat. Presiden Megawati mulai merusak adanya UU OTSUS PAPUA. UU pemekaran propinsi Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah dan irian Jaya Barat di masa Presiden BJ Habibie, Tidak berlaku setelah awdanya UU Otonomi Khusus Papua. Tanggal 31 Desember 1999, tokoh masyarakat adat
Papua berdialog dengan Presiden RI ke-4 Gus Dur di Jayapura mendengar aspirasi masyarakat minta kembalikan nama Papua, hingga dikembalikan dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri masih tersinggung dan lengserkan presidennya dan setelah menjadi presiden Perempuan pertama di Indonesia, mulai merusak rumah otonomi khusus Papua itu.
Sekalipun ada Otsus Papua mengatur tetapi masih gunakan nama Propinsi Irian Jaya Barat. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea). Tindakannya meniru bapak biologis yang pernah ganti Papua Barat menjadi Irian Barat (19 Desember 1961). Hingga sekarang masih mengganggu Papua. Sekarang bukan masanya untuk terus menggangu dengan siluman, atau alam gaib atau apa pun bentuk kuasa gelap di tanah ini. Segera pulih menjadi berkat bagi orang banyak di planet bumi, dunia ini.
Baca Juga: Didalam Kasih Tidak Ada Ketakutan, Karena Begitu Besar Kasih Allah
Tahun 1973 nama Irian Barat sampai adanya OTSUS (Otonomi Khusus) Papua berlaku November 2001 sampai November 2021. Masyarakat adat Papua pada tahun 2005 oleh Dewan Adat Papua di Manokwari dari Sanggeng kembalikan Otonomi Khusus Papua, dengan tulisan di peti bungkus kain hitam, "Otsus Papua Mati", peti itu kirim kepada pemerintah Indonesia.
Hal itu terjadi pada masa presiden perempuan Megawati Soekarnoputri. Pandangan masyarakat Papua, anak presiden Indonesia pertama Soekarno pernah melakukan kesalahan fatal bagi West Papua diganti nama Irian Barat oleh ayah biologisnya pernah lakukan bagi Negara West Papua sejak mendengar berdiri pada 1 Desember 1961 dan batalkan sepihak pada 19 Desember 1961 selisihnya 18 hari pada masa itu.
Dan sampai saat ini pun masyarakat Papua masih belum terima segala rekayasa sekalipun alam gaib karena benda, siluman pun demikian juga alur pikir alam sadar di masa lalu, dan kini. Indonesia, Paksa Papua menjadi hal biasa. Ketika apapun dilakukan sewenang-wenang terpusat di Jakarta tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat Papua.
Adakan aspirasi orang Papua pun yang sudah di siapkan oleh pihak terkait yang buta paham bagi Papua. Setiap isu tentang Papua selalu bias sasaran, dilakukan sesuka-suka pihak berkuasa di pemerintah pusat Indonesia di Jakarta. Semestinya ada kesadaran untuk memahami Papua sesuai keadaan tanpa sepelehkan. Mesti buka lebar akses media independen dari dalam negeri dan media asing bagi Papua. Supaya memahami sesuai keadaan warga masyarakat Papua.
Baca Juga: Kenapa Harus Takut ??, Karena Tuhan Yesus Berjalan Bersama Kita
7 Wilayah Adat Papua adalah wilayah konservasi Noken UNESCO.
Sudah 9 (sembilan) tahun nominasi noken Papua ke UNESCO. Dibahas dan tetapkan Noken dalam daftar Membutuhkan Perlindungan Mendesak, karena noken sedang punah dan UNESCO tetapkan pada tanggal 4 Desember 2012 supaya negara pihak Indonesia selamatkan tanpa meniadakan dari tanah leluhur Papua, hingga memasuki tanggal - 4 Desember 2021.
Judul nominasi ke UNESCO adalah: "Noken Multifungsi Tas Rajutan atau Anyaman Kerajinan Tangan Masyarakat Papua". Sejalan dengan penelitian Tim Nasional Noken UNESCO. Lokasi 7 (tujuh) wilayah adat Papua. Melakukan penelitian, verifikasi dan menyusun draf proposal noken warisan budaya tak benda secara objektif. Berkas nominasi noken kirim ke UNESCO Paris Prancis.
Sesuai tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah selesai susun dari Tim Nominasi Noken sampaikan final dan mendapatkan surat rekomendasi dukungan dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, kini Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Menkokesra kirim Draf Proposal Nominasi Noken terkirim ke UNESCO pada bulan Maret 2011. Setelah Dewan Pakar (konsultatif) UNESCO terima, awal tahun 2012 dewan pakar UNESCO kirim surat ke pemerintah Indonesia. Isi surat itu minta area (wilayah) persebaran noken multifungsi tas rajutan dan anyaman kerajinan tangan masyarakat adat Papua ini.
Baca Juga: Kebenaran Yang Memerdekakan, Jika Kita Dalam Firman Tuhan Pastilah Kita Adalah Murid Nya
Pemerintah Indonesia merespon, dan mengirim Peta Papua; 7 (tujuh) wilayah adat Papua dari DAP (Dewan Adat Papua), adalah lembaga payung adat Papua. Pada masa presiden kelima mulai muncul Lembaga Masyarakat Adat (LMA) oleh masyarakat Papua sebut LMA tandingan DAP, Jakarta tidak suka melihat Papua Damai. Mengapa LMA di Papua formalkan dengan SK (surat keputusan).
Adalah upaya Paksa Papua, Akhirnya, DAP tampak dualisme seakan paksa, tunduk ikut LMA bentukan Jakarta ketika masyarakat adat Papua taat kongres rakyat Papua dimana DAP adalah wadah adatnya. Bukan persoalan adat kelompok ini dan/atau itu tetapi sejauh mana Negara Pihak Indonesia pelestarian noken warisan budaya tak benda atau warisan dunia UNESCO ini, tanah Papua.
Baca Juga: Presiden RI, Joko Widodo Mengajak Negara - Negara G7 Berinvestasi di Indonesia
UNESCO tetapkan Noken Papua dalam 7 wilayah adat Papua sebagai wilayah konservasi noken UNESCO. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mesti paham dan sadar tanpa merusak wilayah konservasi noken UNESCO tersebut.
Sebagai penggagas, penggali noken menilai Presiden Jokowi kalau mendukung adanya DOB Papua, maka ia pelaku utama dalam meniadakan Warisan Budaya Tak Benda di tanah Papua. Boleh dikatakan berbeda tetap beda antara Melayu dan Melanesia memang berbeda, Stop Paksa Papua.!.***