Network
PORTAL PAPUA - Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar L. Tobing, S.H., menyayangkan lambannya penanganan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura yang sampai saat ini belum menyelesaikan persoalan masalah bangunan SMP Negeri 1 Sentani. Padahal hingga saat ini seluruh sekolah sedang dalam persiapan masuk tahun ajaran baru 2022/2023.
Baca Juga: Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Siap Jalani KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat di Biak Numfor
"Kami dari DPR sangat menyayangkan kondisi ini. Kalau tidak salah tiga bulan lalu itu pak bupati sudah sampaikan dalam waktu dekat akan menyelesaikan masalah bangunan SMP Negeri 1 ini," tuturnya kepada wartawan media online ini, Sabtu 25 Juni 2022.
Saat ini sekolah tersebut dalam kondisi terkatung-katung selama hampir enam bulan belakangan ini. Bahkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, diketahui seluruh siswa SMP Negeri 1 Sentani itu tersebar di beberapa sekolah. Artinya, mereka masih menggunakan lembaga pendidikan lain atau menumpang untuk proses belajar mengajar di sekolah lain yang ada di Kota Sentani.
"Proses belajar mengajar pasti tidak akan maksimal ini. Misalnya, ketika mereka belajar numpang di sekolah lain, ada sejumlah kegiatan sekolah (ekstrakurikuler) yang tidak bisa terlaksana. Ini sangat memperihatinkan," kata Legislator Partai Golkar Kabupaten Jayapura ini.
Baca Juga: Universitas Cenderawasih dengan Dirjen PURP Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura Gelar Kuliah Umum
Dirinya meyakini betul bahwa penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu pasti tidak akan berjalan dengan normal. Kondisi ini juga dipastikan dapat berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan siswa baru di sekolah itu. Karena memang belum ada gedung barunya yang permanen.
Baca Juga: Merdeka Belajar Bagi Siswa di Kabupaten Jayapura Ditandai Resepsi Hardiknas 2022 dan Halal Bihalal
"Yang rugi ini siapa, pasti pihak sekolahkan," singkat Sihar Tobing yang juga Ketua Kerukunan Masyarakat Batak (KMB) Kabupaten Jayapura tersebut.
Selain itu, dirinya juga menambahkan, mengenai rencana pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang akan membangun kembali gedung baru, pihaknya berharap agar pemerintah daerah jangan sampai terkesan gegabah. Jangan sampai masalah yang sama kembali terjadi, seperti persoalan hak ulayat dengan masyarakat adat. Sehingga bagian ini harus diselesaikan terlebih dahulu dengan baik.***
