Bupati Jayapura Sampaikan ke Presiden Jokowi Bahwa Pemekaran DOB Papua Murni Aspirasi Masyarakat

- 22 Mei 2022, 11:44 WIB
 Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, bersama rombongan yang juga Anggota Majelis Rakyat Papua dan MRP Papua Barat.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, bersama rombongan yang juga Anggota Majelis Rakyat Papua dan MRP Papua Barat. /presidenri.go.id/

PORTAL PAPUA  - Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah,” ungkapnya.

Baca Juga: Para Bupati Pegunungan Tengah Dukung DOB

Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

Sejumlag Tokoh Penting Masyaerakat Papua saat bersama mengunjungi Presiden Jokowi.
Sejumlag Tokoh Penting Masyaerakat Papua saat bersama mengunjungi Presiden Jokowi.

“Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mathius menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap bagaimana DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Mathius, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

Baca Juga: Inilah Hasil Pertemuan MRP dan MRPB serta Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw Ketika Jumpa Presiden Jokowi

Halaman:

Editor: Eveerth Joumilena


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

x