PORTAL PAPUA-Dua orang polisi terluka parah serta dua kendaraan polisi dibakar di kota Bristol Barat Daya Inggris. Hal ini dipicu dari adegan kekerasan setelah aksi protes damai.
Setidaknya ribuan para demonstran berkumpul di pusat kota Bristol, di perparah mereka abaikan protokol kssehatan COVID-19, mereka berdalih untuk protes RUU Pemerintah.
Baca Juga: Viral! Temukan Emas di Tepi Pantai, Warga Tamilouw Berduyun-duyun Dulang Emas
Dilansir dari Reuters.com para demonstrasi memulai aksinya dengan aman dan damai, namun, ada sekelompok kecil minoritas melakukan tindakan yang anarkis.
Menteri Dalam Negeri Priti Patel cuitan Twitternya mengungkapkan bahwa peristiwa di kota Bristol Inggris tidak dapat diterima dan anarkis. “Premanisme dan kekacauan oleh minoritas tidak akan pernah bisa ditoleransi,” ucap Priti Patel.
“Petugas polisi kami membahayakan diri mereka sendiri untuk melindungi kami semua. Pikiranku malam ini tertuju pada para petugas polisi yang terluka,” ujarnya.
Akibat kekerasan dari demonstran, dua petugas dilarikan ke rumah sakit, satu tangannya patah serta satunya alami patah tulang rusuk, sedangkan yang lainnya mengalami kekerasan dan pelecehan verbal, diperparah bagian luar kantor polisi di rusak massa.
“Semua yang terlibat dalam perilaku kriminal ini akan diidentifikasi dan diadili. Akan ada konsekuensi yang signifikan untuk perilaku seperti ini, ”ucap kepala pengawas Avon dan Somerset, Will White, dalam sebuah pernyataan.
Salah seorang juru kamera Reuters yang berada di TKP, melihat beberapa demonstran nyalakan kembang api dan diarahkan ke petugas polisi, serta gulingkan mobil polisi, memanjat dinding luar kantor polisi dan berbuat vandalisme.
Baca Juga: Sinopsis Kulfi di ANTV 23 Maret 2021 Kulfi Mengatur Rencana Memberitahu Mahinder, saat Chandan Tidur
Selain itu ia juga melihat anggota kepolisian dengam beberapa diantaranya memakai perlengkapan anti huru-hara, dilengkapi tongkat dan perisai guna mengusir para demonstran.
Beberapa demonstran membawa plakat dengan slogan seperti “Bunuh RUU”, “Hari Demokrasi Menjadi Kediktatoran” dan “Kita Tidak Bisa Dibungkam Semudah Itu”.
Pada Rancangan Undang-Undang (RUU) polisi, kejahatan, hukuman, serta pengadilan nantinya ini memberi wewenang baru untuk memulai batasan waktu dan kegaduhan pada protes jalanan.
Atas kejadian hal ini membuat geram segenap para aktivis, terlebih sejak tanggapan polisi yang kasar atas aksi tindak kekerasan di london terkait korban pembunuhan Sarah Everard pada 13 Maret, dan mengakibatkan kecaman makin meluas terhadap aparat kepolisian.
Baca Juga: Rugikan Negara Rp40 Milyar, Eks Kepala Bulog Manokwari Jadi Tersangka Korupsi
Seorang petugas polisi yang bertugas telah didakwa atas penculikan dan pembunuhan Everard, dan kasus tersebut telah menimbulkan cucuran air mata kesedihan dan kemarahan atas masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
RUU pemerintah mendahului kasus Everard dan mencakup berbagai bidang kebijakan serta pengawasan protes. Namun, keduanya menjadi terhubung di benak banyak orang karena, secara kebetulan, RUU itu diperdebatkan di parlemen dua hari setelah malam di London.
Polisi Avon dan Somerset mengungkapkan bahwa telah meminta bantuan dari pasukan tetangga guna mengendalikan situasi agar pulih kembali.