Network
“Sebetulnya ini kita harus aware. Pemerintah yang terlibat di dalam tupoksi untuk bicara mengenai bahan, yang dipakai untuk penunjang. Apa yang ingin kita lakukan adalah proses menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai apa yang kita ingin lakukan membuat produk menjadi baik saja. Tapi jadikanlah produk itu menjadi sehat,” ungkap Arzeti Bilbina Huzaimi.
Lebih tegas Arzeti menyampaikan betapa ancaman paparan lebih mengenai kepada anak-anak sekolah yang setiap hari membawa botol plastik untuk kemudian diisi air di sekolah dari air galon isi ulang.
Baca Juga: Status Sebagai Saksi, Wali Kota Bajar Diperiksa KPK
“Karena anak-anak sekolah butuh sekali (minum). Semua anak-anak diwajibkan menggunakan air (galon) isi ulang. Ada tempat pengisian air minum. Jadi memang ini nih yang langsung harus ditarik, sehingga pemerintah langsung memberi ultimatum agar semua menjadi satu komando. Kepentingannya adalah untuk kesehatan anak-anak,” tandas Arzeti.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa BPA baik dalam bentuk aktif maupun inaktif mampu menembus plasenta. BPA bebas yang telah menembus plasenta dan mencapai fetus, kebanyakan tetap berada dalam bentuk aktifnya. Sedangkan bila senyawa yang menembus plasenta adalah bentuk inaktifnya maka senyawa tersebut dapat diubah kembali menjadi BPA bentuk aktif.
Baca Juga: Ketua DPRD Tambrauw Tak Sebutkan Jumlah Anggaran Perubahan APBD TA 2020
Hasil penelitian di atas menunjukkan fetus mempunyai kemungkinan tertinggi terpapar BPA melalui plasenta. Di dalam rahim, paparan estrogen pada waktu yang tidak tepat dalam kadar yang melebihi atau kurang dari normal dapat menyebabkan efek merugikan terhadap perkembangan berbagai organ dan sistem, termasuk sistem reproduksi, perkembangan otak, kelenjar susu dan sistem imun. Jika rute paparannya melalui pangan atau minuman yang tertelan, maka bayi mempunyai kemungkinan untuk terpapar BPA dari pada kelompok umur lainnya.
“Jadi Komnas Perlindungan anak merekomendasikan untuk menghentikan penggunaan kemasan yang mengandung BPA. Dari temuan-temuan yang dilakukan inilah, yang harus diserukan Komnas Perlindungan Anak. BPOM juga tidak bisa berbuat banyak kalau masyarakat tidak diberi tahu,” ungkap Arist Merdeka Sirait.
