Network
Pj. Bupati menekankan, beberapa cacatan yang perlu diperhatikan pada kesempatan ini diantaranya, program strategis nasional yang merupakan kebijakan pemerintah pusat antara lain pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem dan penangan stunting, tiga program prioritas ini wajib menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanan program kegiatan sepanjang Tahun 2024 dan Tahun 2025 mendatang.
Oleh sebab itu Kata Pj. Bupati Mappi dalam rangka penyusunan program prioritas tahun 2025, bapak/ibu harus melakukan intervensi program prioritas agar dapat berkesinambungan.
Bapak Gubernur Papua Selatan telah berpesan kepada kita bahwa program yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat diajukan ke pemerintah provinsi. Begitu juga program kegiatan yang tidak bisa diakomodir oleh pemerintah provinsi akan diusulkan ke pemerintah pusat.
Pj. Bupati menjelaskan, program prioritas ini sesuai dengan mandatori pemerintah pusat baik sektor pendidikan, sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu permasalahan dan kendala yang dihadapi di Kabupaten Mappi sampai saat ini adalah kita masih berharap mendapatkan transfer dari pemerintah Pusat baik itu dana DAK, DAU dan OTSUS yang memang cukup banyak menjadi tanggungjawab pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan jumlah PAD yang sangat terbatas di Kabupaten Mappi.
"Tentunya kita sangat berharap penambahan dana transfer ini bisa terus meningkat jadi bisa dapat grafiknya mulai T.A 2019 sampai T.A 2024 APBD kita terus meningkat dari tahun 2022 mencapai 1,3 T.
Tahun 2023 1.4 dan Tahun 2024 1.5 T, yang sebagian besar bersumber dari dana transfer. Ada peningkatan dana Otsus, DAU Peruntukan, DAU Umum, dan DAK.
Oleh sebab itu pengelolahan dana ini harus benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Kami berharap bapak/ibu pimpinan OPD agar dapat mengalokasikan dengan baik dana yang diberikan kepada OPD sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga program yang direncanakan bisa diakomodir sesuai sumber dana yang ada bisa dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu. Jangan sampai, anggaran sudah ada, program sudah ada tetapi tidak bisa dilaksanakan sampai dengan akhir tahun,"tegasnya.
Dikatakan Pj. Bupati terkiat dengan capaian progran kegiatan bahwa sebenarnya ini adalah indikator penilaian kinerja bagi bapak/ibu pimpinan OPD. Pelaporan dan juga pemanfaatan anggaran program kegiatan yang harus diselesaikan tepat waktu tahun anggaran berjalan. Dan ini menjadi cacatan agar kita bersama dapat melakulan evaluasi terhadap program kegiatan ditahun sebelumnya. Sehingga program yang sudah ada dapat dilaksanakan untuk pembangunan di Kabupaten Mappi dapat diselesaikan di tahun anggaran berjalan.
Pj. Bupati Mappi, Michael Gomar menyebutkan, jumlah penduduk di Kabupaten Mappi tahun ini sebanyak 109.139.000 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan baik OAP maupun Non OAP. Untuk OAP di Kabupaten Mappi masih berkisar di angka 75-80 persen dan Non OAP 20-25 Persen itu sesuai data Dinas Dukcapil Mappi.
Artinya kata Pj. Bupati bahwa jumlah OAP di Kabupaten Mappi lebih banyak dari Non OAP. Oleh sebab itu pemanfaatan program kegiatan yang sudah direncanakan, ditetapkan harus benar - benar dilaksanakan dan bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.
