Network
PORTAL PAPUA - Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP, M.Si membukan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mappi Tahun 2024 Dalam Rangka Penyusunan RKPD TA. 2025 yang berlangsung di GOR Kepi pada Jumat (15/3/2024).
Musrenbang Kabupaten Mappi tahun 2024 Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan Forkompinda dan para tokoh dan masyarakat di Kabupaten Mappi.
Musrenbang tahun ini di Kabupaten Mappi mengusung tema" Pemantapan Inklusivitas Ekonomi dan Sosial yang berdaya saing dan berkelanjutan disertai menguatnya stabilitas wilayah dan prestasi tata kelola untuk pelayanan publik berkualitas.
Pj. Bupati Michael R. Gomar dalam sambuatnnya mengatakan, dalam rangka pelaksanaan musrembang kabupaten Mappi tahun 2024 dan penyusunan RKPD tahun 2025. Sebagaimana yang telah dilalui mulai dari tingkat Kampung, Distrik, pelaksanaan forum OPD dan musrenbang Otsus yang telah dilaksanakan selama beberapa hari dan pada hari ini sampai pada tingkat Musrenbang Kabupaten, dan juga dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2025. Tentunya bapak itu telah menyusun program prioritas yang ada di masing-masing OPD.
"Saya berharap program prioritas yang sudah di input dan sudah disampaikan ke Bapperida untuk disampaikan ke Bapperida Provinsi Papua Selatan dan selanjutnya disampaikan ke Musrenbang Nasional dapat di Akomodir. Mudaha - mudahan beberapa program prioritas yang berkelanjutan sampai dengan tahun ini bisa berkesinambungan sampai tahun 2025 nantinya. Hal itu juga tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
Pj. Bupati menekankan, beberapa cacatan yang perlu diperhatikan pada kesempatan ini diantaranya, program strategis nasional yang merupakan kebijakan pemerintah pusat antara lain pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem dan penangan stunting, tiga program prioritas ini wajib menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanan program kegiatan sepanjang Tahun 2024 dan Tahun 2025 mendatang.
Oleh sebab itu Kata Pj. Bupati Mappi dalam rangka penyusunan program prioritas tahun 2025, bapak/ibu harus melakukan intervensi program prioritas, agar dapat berkesinambungan.
Bapak Gubernur Papua Selatan telah berpesan kepada kita bahwa program yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat diajukan ke pemerintah provinsi. Begitu juga program kegiatan yang tidak bisa diakomodir oleh pemerintah provinsi akan diusulkan ke pemerintah pusat.
Pj. Bupati menjelaskan, program prioritas ini sesuai dengan mandatori pemerintah pusat baik sektor pendidikan, sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu permasalahan dan kendala yang dihadapi di Kabupaten Mappi sampai saat ini adalah kita masih berharap mendapatkan transfer dari pemerintah Pusat baik itu dana DAK, DAU dan OTSUS yang memang cukup banyak menjadi tanggungjawab pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan jumlah PAD yang sangat terbatas di Kabupaten Mappi.
"Tentunya kita sangat berharap penambahan dana transfer ini bisa terus meningkat jadi bisa dapat grafiknya mulai T.A 2019 sampai T.A 2024 APBD kita terus meningkat dari tahun 2022 mencapai 1,3 T.
