Network
“Dan lebih miris lagi, semua hasil rekapitulasi suara yang dibawa dari tingkat Distrik/ PPD dikerjakan di samping rumah kediaman Penjabat Bupati Tambrauw,” terangnya.
Sebagai Fungsionaris Partai Demokrat Kabupaten Tambrauw, Ronald meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pengurus DPD Partai Demokrat, Ketua DPP Partai Demokrat, Ketua KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI dan Kapolri untuk menindak tegas dugaan penyelewengan suara di Kabupaten Tambrauw.
Baca Juga: Pemprov Papua dan Papua Pegunungan Kolaborasi Seni Budaya serta Produk UMKM
“Kami meminta kepada ketua KPU Tambrauw, Penjabat Bupati Kabupaten Tambrauw karena tidak menjalankan proses Demokrasi secara baik dan utuh di wilayah Kabupaten Tambrauw yang sebagaimana mestinya,”jelasnya.
Ronald mengatakan, ditemukan kecurangan yang terjadi di lapangan kepada caleg DPRD Partai Demokrat, Yakob Imanuel Auri dan ada sebanyak 22 caleg lainnya dari partai berbeda yang bernasib sama di Distrik Ireres.
Dalam keterangannya, ditemukan 4 suara caleg yang hilang di Distrik Mubrani. Untuk Distrik ireres, Keliopas Momo kehilangan 15 suara dan Fransiskus Hae kehilangan 2 suara.
“Kami Partai Demokrat tidak menanda-tangani berita acara, alasannya caleg kami dapil 1, dan dapil 3 mengalami kecurangan sebagaimana yang sudah kami jelaskan, maka kami tidak menandatangani pleno penetapan suara,”ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya mengambil sikap dari semua kejanggalan yang terjadi.
Ronald mewakili DPC Demokrat Kabupaten Tambrauw meminta kepada Mendagri untuk memberikan sangsi tegas kepada PJ Bupati Kabupaten Tambrauw. Ia juga meminta kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ) RI untuk memberikan sangsi tegas kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw.
Baca Juga: Komitmen Pertamina Arun Gas Jaga Keandalan Kilang dan Penerapan HSSE
