PORTAL PAPUA - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Papua Barat Daya mengkritik kebijakan poin ke 3 dari 9 rekomendasi yang dikeluarkan MRP se-Tanah Papua.
Diketahui, Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua menggelar Rakor untuk menyikapi situasional pemenuhan hak politik Orang Asli Papua (OAP).
Baca Juga: Pegunungan Cycloop Pembatas Antara Danau Sentani dan Samudera Pasifik
Rapat tersebut dilaksanakan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu.
Selain MRP se-Tanah Papua, juga turut serta perwakilan Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat.
Diketahui dalam poin ke 3 berbunyi, meminta calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Walikota Orang Asli Papua (OAP).
" Melihat opini publik yang lagi diperbincangkan terkait 9 rekomendasi pada poin ke 3 untuk sementara tidak relevan," tutur Ketua LIRA, Fredrik Ronaldo Yesnath pada Portal Papua, Senin 8 April 2024.
Ronald mengatakan jika berbicara poin tersebut, maka harus terapkan dari DPRD, DPR Provinsi, DPD RI, dan DPR RI.
"Kalau pun sekarang dibahas dan itu hasil maka tidak bisa diterapkan ada permainan tebang pilih yang artinya kalau mau diberlakukan maka harusnya sudah dibahas di tahun lalu dan di 2024 ini boleh diterapkan," ungkapnya.
Ia mengatakan, poin ke 3 tidak bisa diterapkan karena rentang waktu yang sangat singkat.
"Kalaupun hal 9 poin rekomendasi itu dijalankan maka sudah dipastikan ada indikasi lain, karena jangan MRP gunakan filosofi bambu, yaitu satu dipijak lalu satu diangkat, kalau mau relevan maka 9 poin rekomendasi tersebut diterapkan di tahun yang akan datang,"ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini belum tepat poin ke 3 dari 9 rekomendasi dilaksanakan, karena pemilu baru usai digelar.
"Kalau untuk sekarang belum tepat karena sudah usai pemilu DPRD, DPR Provinsi, DPD RI, DPR RI, maka sekali lagi saya meminta agar semua pihak memperhatikan dan mempertimbangkan hal ini dari segala aspek," pungkasnya. ***