Network
PORTAL PAPUA - Pemerintah telah menggandeng 30 bank pelaksana di seluruh Indonesia untuk merealisasikan rencana penyaluran kembali bantuan pembiayaan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) tahun anggaran 2021 ini.
Tiga puluh bank pelaksana tersebut terdiri dari 9 bank nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah, baik konvensional maupun syariah, yang telah melakukan penandatanganan PKS dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) .
Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen.
Baca Juga: Singgung Gerinda, Ahmad Riza Patria Layangkan Peringatan ke Ali Lubis: Belajar Lagi Sebagai Kader!
Untuk tahun anggaran 2021 ini, Kementerian PUPR menargetkan 222.876 unit bantuan pembiayaan perumahan.
Bantuan pembiayaan perumahan tahun anggaran 2021 terdiri dari empat program, yakni:
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): Kementerian PUPR akan mengalokasikan FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp16,66 triliun.
- Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM): dana yang dikucurkan senilai Rp630 miliar.
- Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT): Kementerian PUPR mengalokasikan BP2BT sebanyak 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun.
- Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): akan dialokasikan 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran FLPP tahun 2021 ini adalah yang tertinggi sejak program ini dimulai.
Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR).
"Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman pu.go.id, Senin 25 Januari 2021.
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Sidang MK Sengketa Pilkada 3 Kabupaten di Papua Barat, Termasuk Sorsel
Untuk memberikan perlindungan konsumen kepada MBR, Kementerian PUPR terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas rumah melalui rapid assessment terhadap 1.003 unit rumah di 76 proyek perumahan yang tersebar di 11 provinsi pada November 2019 hingga Januari 2020.
Terdapat lima komponen struktur pemeriksaan yakni fondasi, sloof, kolom, ring balok dan rangka atap.
Dari hasil rapid assessment tersebut, masih ditemukan rumah yang belum memenuhi persyaratan standar konstruksi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Kepmen Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).
Baca Juga: Pater Rene Regelado Ditembak di Filipina oleh Orang Tak Dikenal, Diduga Dianiaya Sebelum Dibunuh
Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pihak terkait dan menegur 37 pengembang yang membangun rumah tidak sesuai standar kualitas.
Sebelumnya, pada Tahun Anggaran 2020 realisasi bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 109.253 unit senilai Rp11,23 triliun, SSB 90.362 unit senilai Rp118,4 miliar, SBUM 130.184 unit senilai Rp526,37 miliar dan BP2BT 1.357 unit senilai Rp53,86 miliar.
Selama masa Pandemi COVID-19 bantuan pembiayaan perumahan terus berjalan dengan memanfaatkan sistem informasi dalam penyaluran KPR subsidi perumahan di antaranya melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang).***
Reporter: Elvis Romario
