Network
PORTAL PAPUA - Sederetan kasus di Indonesia yang melibatkan beberapa ulama seringkali disebut sebagai upaya kriminalisasi ulama oleh masyarakat, salah satunya ialah kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shibab (HRS).
Kasus HRS yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik di Indonesia juga dikaitkan dengan isu islamofobia dalam pemerintahan Indonesia.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, penetapan status tersangka HRS tidak dikaitkan dengan politik ataupun status kehabibannya.
Baca Juga: Di saat Gisel Ramai Dibicarakan, Ini Unggahan Gading Marten yang Menarik Respon Netizen
"Rizieq Shibab terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana umum," kata Mahfud, seperti dikutip dari ANTARA.
Mahfud menegaskan juga bahwa tidak ada islamofobia dalam pemerintahan di Indonesia.
"Pejabat politik, pemerintahan, pembuat kebijakan, petinggi dan anggota TNI/Polri sebagian terbesar adalah orang-orang Islam yang tidak mungkin bisa menjadi pemimpin jika ada Islamofobia di sini," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis 24 Desember 2020.
Baca Juga: Tak Ingin Kena Denda, Warga Dubai Harus Penuhi Beberapa Syarat Guna Gelar Pesta Tahun Baru 2021
