Network
PORTAL PAPUA - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengungkapkan, tercatat ada 118 orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tersandung korupsi belum diberhentikan dari statusnya sebagai ASN sepanjang tahun 2020.
Menurut BKN, 118 ASN tersebut sudah memiliki hukum tetap (inkracht), tetapi belum diberhentikan. Data tersebut didapat BKN sendiri akhir 2020, yang masih menerima gaji sebagai ASN.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, data hingga 29 Desember 2020, masih ada 118 orang tersangka korupsi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca Juga: Gisel Anastasia Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Kasus Video Syur 19 Detik
"PNS yang keputusan pengadilan tentang kasus korupsinya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi belum diberhentikan itu ada 118 orang," kata Bima dalam konferensi pers yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) secara daring, Selasa 29 Desember 2020, seperti dikutip dari ANTARA.
Selain statusnya masih belum diberhentikan sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing, para terpidana korupsi itu juga masih memberatkan keuangan negara dengan masih menerima gaji bulanan.
Untuk itu, Bima mengimbau kepada PPK yang menjadi atasan PNS terpidana korupsi supaya menyelesaikan tanggung jawabnya sesegera mungkin.
Baca Juga: Terbongkar, Ternyata Video Mesum Gisel Dibuat Saat Masih Menjadi Istri Gading Marten
"Kami BKN terus mengejar PPK, menyurati untuk sesegera mungkin memberhentikan PNS yang bersangkutan. Karena jika itu tidak dipenuhi, maka bisa terjadi kerugian keuangan negara yang mungkin akan menjerat atasan yang tidak menyelesaikan atau memberhentikan dengan cepat," kata Bima.
