PORTAL PAPUA-Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempunyai keinginan besar untuk memperkuat industri di Papua dan Papua Barat dengan mendorong investasi.
Dalam rapat pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Jakarta, industri yang ingin dihadirkan di Papua dan Papua Barat menurutnya, ialah industri bahan baku sehingga nantinya diharapkan bisa bersaing bebas dengan daerah-daerah lain.
Baca Juga: Setelah 2017, Inilah Penampilan 5 Personel After School
“Jadi jangan investasi di Papua itu hanya mengambil barang mentahnya, diolah di tempat lain. Kalau ini yang dipakai, maka biar sampai ayam tumbuh gigi, Papua tidak akan pernah sejajar dengan daerah lain karena nilai tambahnya bukan di Papua,” ungkap Bahlil Lahadalia, Kamis, (10/6).
Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa strategi yang telah direncanakan untuk mendorong kuatnya industri di Papua. Strategi yang diterapkan didasarkan pada sumber daya alam yang melimpah di sana.
Baca Juga: Pasca Operasi Pengangkatan Kista, Dinda Kirana: Penting Menjaga Pola Makan
“Kami di Kementerian Investasi merancang, kami arahkan sekarang untuk membangun industri-industri yang mendekatkan pada bahan baku. Seperti Freeport, saya sudah komunikasi dengan MIND ID, dengan Menteri BUMN, untuk satu smelter Freeport itu dibangun di Papua,” imbuhnya.
Setelah Freeport di Timika, beliau juga menargetkan Bintuni sebagai area untuk didirikannya pabrik pupuk dengan memanfaatkan pasokan gas dari Teluk Bintuni, Papua Barat.
“Kita punya gas di Bintuni, sekarang dengan Kementerian BUMN, kita juga mendorong untuk membangun pabrik pupuk di sana, sampai alumina, metanol, juga kami bangun,” terang Bahlil.
Baca Juga: Inilah Peran yang Diambil Namgoong Min dalam Black Sun
Tidak hanya sampai di situ, beliau juga menyampaikan persetujuannya terkait Perda Pemerintah Provinsi Papua yang melarang membawa kayu keluar dari Papua. Untuk itu, pihaknya berencana untuk membangun industri pengolahan kayu dan perikanan di Papua.
“Saya setuju dengan Perda Pemerintah Provinsi Papua yang melarang membawa kayu lokal dari Papua karena kita ini wilayah yang menghasilkan banyak kayu tapi sedikit industri hilirnya. Yang dapat industri hilirnya itu adalah daerah-daerah lain, maka harus ada kebijakan yang simultan untuk bisa bangun industrinya di sana,” bebernya.
Ia juga menegaskan pentingnya untuk menghargai hak-hak adat masyarakat setempat.
Baca Juga: Barang Antik Milik Kamboja dan Thailand Dikembalikan oleh AS
“Saya berpendapat, pengelolaan sumber daya alam Papua, dikaitkan dengan investasi, itu tidak bisa mengabaikan hak-hak yang ada pada daerah, termasuk hak adat,” pungkasnya mantan Ketua Umum Hipmi itu.
Saat yang bersamaan, beliau meminta untuk memberikan kesempatan kepada warga lokal untuk bekerja dalam industri-industri yang nantinya dibangun. Hal ini bertujuan agar seluruh operasional industri dapat berjalan sesuai mekanismenya tanpa diganggu oleh pihak-pihak tertentu.
“Hak-hak adat juga harus merupakan hal yang dibicarakan agar investasi tidak palang (menghalangi) terus. Ini orang palang karena mereka punya hak turun temurun, tapi tidak diajak bicara,” tutupnya.
Bee Benn