Network
PORTAL PAPUA – Dewan Pengurus Pusat (DPP BMP) Republik Indonesia menggelar rapat bersama anggota MRP terpilih, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) Fraksi Otsus Komisi I dan Presidium Pemuda Adat Tabi terkait percepatan pelantkan anggota MRP Periode 2023 - 2028
Rapat itu berlangsung di di Sekretariat DPP BMP RI dan Rumah Kebangsaan pada Sabtu, 23 September 2023. Hadir dalam rapat itu Yonas Nussy ( Anggota DPRP Kursi Otsus/ Komisi I Bidang Pemerintahan), Max Abner Ohee ( Ketum DPP BMP RI Papua / Anggota MRP Terpilih/ Tabi ).
Kemudian, Orpa Nari ( MPR lama / Anggota MRP terpilih Pokja Perempuan/ Tabi ), Agustina Rumbrar ( Anggota MRP terpilih Pokja Adat / Wakil Ketua LMA Biak Numfor/ Saireri ), Frangklin Demena ( Anggota MRP Terpilih Pokja Adat/ Tabi ), Sandra Mambrasar ( Anggota MRP Terpilih Pokja Perempuan / Saireri ).
Selanjutnya, Pascal Nerotouw ( Ketua Presidium Pemuda Adat Tabi ), Ali Kabiay ( Sekjen DPP BMP RI / Ketua Pemuda Adat Saireri II ), Erwin Abisay ( Anggota Presidium Pemuda Adat Tabi / Anggota BMP RI ), dan Atus Puraro ( Anggota Presidium Pemuda Adat Tabi / Anggota BMP RI )
"Saya Yonas Nussy selaku anggota DPRP kursi pengangkatan dengan ini mengucapkan banyak terimakasih kepada ade saya Max Ohee dan Ali Kabiay Selaku Ketua DPP BMP," kata Yonas
Baca Juga: Dewan Adat Tabi: Mendagri Segera Lantik MRP Terpilih Periode 2023-2028
Lanjut dia, dan Sekjen Ali Kabiay yang sudah membuka ruang di rumah kebangsaan dan sekretariat BMP RI, oleh karena itu selalu komponen organisasi Merah Putih turut memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat.
"Dari rumah kebangsaan ini kita ingin menyuarakan aspirasi tetapi juga kita ingin menyampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen dalam negeri supaya anggota terpilih Majelis Rakyat Papua segera di lantik,"ujarnya.
Menurut dia, itu intinya pertemuan yang dilakukan. Selaku anggota DPR di Komisi I hadir bersama - sama dengan anggota MRP terpilih.
"Ini agar saya menerima pikiran yang adalah apsirasi masyarakat sehingga disampaikan kepada pimpinan DPR dan pimpinan komisi selaku fungsi tugas dari Komisi I yang adalah mitra kerja dari Pemerintah Provinsi,"katanya.
