Stop Paksa Papua, Indonesia Tidak Lestarikan Noken Unesco Khas Papua, Oleh : Titus Pekei

Baca Juga: Hukum Terutama, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan Segenap Hati dan Jiwa serta Akal Budi, Lanjut Kasihi Sesama

Sesuai tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah selesai susun dari Tim Nominasi Noken sampaikan final dan mendapatkan surat rekomendasi dukungan dari Menteri Koordinator  Kesejahteraan Rakyat, kini Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menkokesra kirim Draf Proposal Nominasi Noken terkirim ke UNESCO pada bulan Maret 2011. Setelah Dewan Pakar (konsultatif) UNESCO terima, awal tahun 2012 dewan pakar UNESCO kirim surat ke pemerintah Indonesia. Isi surat itu minta area (wilayah) persebaran noken multifungsi tas rajutan dan anyaman kerajinan tangan masyarakat adat Papua ini.

Baca Juga: Kebenaran Yang Memerdekakan, Jika Kita Dalam Firman Tuhan Pastilah Kita Adalah Murid Nya

Pemerintah Indonesia merespon, dan mengirim Peta Papua; 7 (tujuh) wilayah adat Papua dari DAP (Dewan Adat Papua), adalah lembaga payung adat Papua. Pada masa presiden kelima mulai muncul Lembaga Masyarakat Adat (LMA) oleh masyarakat Papua sebut LMA tandingan DAP, Jakarta tidak suka melihat Papua Damai. Mengapa LMA di Papua formalkan dengan SK (surat keputusan).

Google saat menggunakan gambar Doodle tas Noken Papua. Google

Adalah upaya Paksa Papua, Akhirnya, DAP tampak dualisme seakan paksa, tunduk ikut LMA bentukan Jakarta ketika masyarakat adat Papua taat kongres rakyat Papua dimana DAP adalah wadah adatnya. Bukan persoalan adat kelompok ini dan/atau itu tetapi sejauh mana Negara Pihak  Indonesia pelestarian noken warisan budaya tak benda atau warisan dunia UNESCO ini,  tanah Papua.

Baca Juga: Presiden RI, Joko Widodo Mengajak Negara - Negara G7 Berinvestasi di Indonesia

UNESCO tetapkan Noken Papua  dalam 7 wilayah adat Papua sebagai wilayah konservasi noken UNESCO. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mesti paham dan sadar tanpa merusak wilayah konservasi noken UNESCO tersebut.

Sebagai penggagas, penggali noken menilai  Presiden Jokowi kalau mendukung adanya DOB Papua, maka ia pelaku utama dalam meniadakan Warisan Budaya Tak Benda di tanah Papua. Boleh dikatakan berbeda tetap beda antara Melayu dan Melanesia memang berbeda, Stop Paksa Papua.!.***