Network
Baca Juga: Menikmati Kebaikan Tuhan dan Hidup Jadi Berkat Bagi Sesama.
Yang kemudian ditetapkan Presiden Megawati Soekarnoputri namun mengapa tidak hargai rumah Otonomi Khusus Papua, Presiden Megawati bertindak tidak sadar, untuk mendorong pemekaran provinsi Irian Jaya Barat. Presiden Megawati mulai merusak adanya UU OTSUS PAPUA. UU pemekaran propinsi Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah dan irian Jaya Barat di masa Presiden BJ Habibie, Tidak berlaku setelah awdanya UU Otonomi Khusus Papua. Tanggal 31 Desember 1999, tokoh masyarakat adat
Papua berdialog dengan Presiden RI ke-4 Gus Dur di Jayapura mendengar aspirasi masyarakat minta kembalikan nama Papua, hingga dikembalikan dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri masih tersinggung dan lengserkan presidennya dan setelah menjadi presiden Perempuan pertama di Indonesia, mulai merusak rumah otonomi khusus Papua itu.
Sekalipun ada Otsus Papua mengatur tetapi masih gunakan nama Propinsi Irian Jaya Barat. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea). Tindakannya meniru bapak biologis yang pernah ganti Papua Barat menjadi Irian Barat (19 Desember 1961). Hingga sekarang masih mengganggu Papua. Sekarang bukan masanya untuk terus menggangu dengan siluman, atau alam gaib atau apa pun bentuk kuasa gelap di tanah ini. Segera pulih menjadi berkat bagi orang banyak di planet bumi, dunia ini.
Baca Juga: Didalam Kasih Tidak Ada Ketakutan, Karena Begitu Besar Kasih Allah
Tahun 1973 nama Irian Barat sampai adanya OTSUS (Otonomi Khusus) Papua berlaku November 2001 sampai November 2021. Masyarakat adat Papua pada tahun 2005 oleh Dewan Adat Papua di Manokwari dari Sanggeng kembalikan Otonomi Khusus Papua, dengan tulisan di peti bungkus kain hitam, "Otsus Papua Mati", peti itu kirim kepada pemerintah Indonesia.
Hal itu terjadi pada masa presiden perempuan Megawati Soekarnoputri. Pandangan masyarakat Papua, anak presiden Indonesia pertama Soekarno pernah melakukan kesalahan fatal bagi West Papua diganti nama Irian Barat oleh ayah biologisnya pernah lakukan bagi Negara West Papua sejak mendengar berdiri pada 1 Desember 1961 dan batalkan sepihak pada 19 Desember 1961 selisihnya 18 hari pada masa itu.
Dan sampai saat ini pun masyarakat Papua masih belum terima segala rekayasa sekalipun alam gaib karena benda, siluman pun demikian juga alur pikir alam sadar di masa lalu, dan kini. Indonesia, Paksa Papua menjadi hal biasa. Ketika apapun dilakukan sewenang-wenang terpusat di Jakarta tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat Papua.
Adakan aspirasi orang Papua pun yang sudah di siapkan oleh pihak terkait yang buta paham bagi Papua. Setiap isu tentang Papua selalu bias sasaran, dilakukan sesuka-suka pihak berkuasa di pemerintah pusat Indonesia di Jakarta. Semestinya ada kesadaran untuk memahami Papua sesuai keadaan tanpa sepelehkan. Mesti buka lebar akses media independen dari dalam negeri dan media asing bagi Papua. Supaya memahami sesuai keadaan warga masyarakat Papua.
Baca Juga: Kenapa Harus Takut ??, Karena Tuhan Yesus Berjalan Bersama Kita
7 Wilayah Adat Papua adalah wilayah konservasi Noken UNESCO.
Sudah 9 (sembilan) tahun nominasi noken Papua ke UNESCO. Dibahas dan tetapkan Noken dalam daftar Membutuhkan Perlindungan Mendesak, karena noken sedang punah dan UNESCO tetapkan pada tanggal 4 Desember 2012 supaya negara pihak Indonesia selamatkan tanpa meniadakan dari tanah leluhur Papua, hingga memasuki tanggal - 4 Desember 2021.
Judul nominasi ke UNESCO adalah: "Noken Multifungsi Tas Rajutan atau Anyaman Kerajinan Tangan Masyarakat Papua". Sejalan dengan penelitian Tim Nasional Noken UNESCO. Lokasi 7 (tujuh) wilayah adat Papua. Melakukan penelitian, verifikasi dan menyusun draf proposal noken warisan budaya tak benda secara objektif. Berkas nominasi noken kirim ke UNESCO Paris Prancis.
