Network
”Untuk batas waktu yang akan berakhir di bulan April nanti, saya kira memang kita perlu tindaklanjuti secepatnya juga. Kamk bersama Inspektorat akan kembali turun ke lapangan dan memeriksa kembali hasil pekerjaan (yang dilakukan kontraktor lokal) agar dapat diselesaikan tepat pada waktunya,” tegas Gustaf.
Sementara itu, salah satu kontraktror yang melaksanakan pekerjaan RR di Kampung Sosiri, Paulus Erik Tetena mengatakan, kendala yang dihadapi pihaknya di lapangan, karena adanya permintaan dari penerima manfaat yang ingin melakukan sendiri pekerjaan rehabilitasi rumah mereka.
“Jadi kendala yang dihadapi di Kampung Sosiri yaitu adanya permintaan dari warga penerima manfaat yang mau bangun sendiri, sehingga hasil pekerjaan yang dilakukan juga berbeda dengan yang kami kontraktor lakukan, terutama dari segi waktu,” kata Paulus Erik Tetena.
Selain itu, Erik Tetena menambahkan sebanyak 95 rumah yang ada di Kampung Sosiri saat ini telah selesai sekitar 45 persen pekerjaan dari total keseluruhan, sedangkan sisanya masih dalam tahap penyelesaian atau finishing.
“Sehingga kami sebagai kontraktor juga meminta kepada masyarakat untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa itu, ruamah yang harus dicat atau pintu dan jendela panil yang harus dipasang, bisa disegerakan, karena bahan sudah kami siapkan dan masyarakat sendiri yang meminta untuk melakukan pekerjaan tersebut,” tegasnya.
Selaku pengusaha asli Kampung Sosiri ini berharap di sisa waktu yang ada ini masyarakat bisa segera menyelesaikan sisa pekerjaan yang ada, agar tidak menghalangi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dalam hal ini BPBD Kabupaten Jayapura, untuk melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran rekontruksi dan rehabilitasi banjir bandang Sentani dan luapan Danau Sentani ini kepada pemerintah pusat yang selaku pemberi dana hibah.
“Jika semua bisa diselesaikan tepat waktu sampai dengan bulan April nanti, itu akan sangat bagus untuk dilaporkan ke pusat. Kami selaku pengusaha atau kontraktor lokal juga tidak merasa dirugikan dan pemerintah daerah juga tidak disalahkan oleh pemerintah pusat,” pungkas pemilik CV Waibhu Rukabu di akhir wawancaranya. ***
