Network
PORTAL PAPUA- Terkait keputusan pemerintah pusat mengenai label teroris yang disematkan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Gubernur Papua, Lukas Enembe pun angkat bicara. Ia menilai pemerintah pusat seharusnya terlebih dahulu membangun konsultasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dirinya menyebutkan penetapan KKB sebagai teroris bisa memberikan dampak psikososial bagi warga Papua.
Baca Juga: Waspada Siklon Tropis Masih Terjadi Mei dan November-Desember
Berikut 7 poin yang disampaikan Lukas dalam surat yang diedarkan oleh Muhammad Rifai Darus, Juru Bicara Gubernur Papua.
1. Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.
2. Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.
Baca Juga: Berperan dalam Film “Things Heard & Seen”, Amanda Seyfriend: Sangat Senang
3. Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.
Baca Juga: Cheon Jeong Ha “Mouse”, Tutup Usia di 52 tahun
4. Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.
