Network
PORTAL PAPUA - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk lebih aktif mengeritik pemerintah.
Seperti yang diketahui, pada Senin, 8 Februari 2021 lalu, secara virtual, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah, hal itu disampaikannya dalam acara Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020.
“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan atas potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus berupaya meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” tutur Jokowi.
Baca Juga: Petinggi Premier League, EFL, dan FA Surati Facebook dan Twitter Terkait Penggunanya yang Rasial
Seperti dilansir Pikiran Rakyat dalam artikel “Jokowi Minta Masyarakat Aktif Kritik, Fahri Hamzah: Maksud Presiden Tak Selalu Jadi Maksud Baik”, menurut Mardani, pernyataan Presiden Jokowi tersebut justru bisa mendapatkan tanggapan berbeda dari masyarakat, dan menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi.
Pasalnya, pernyataan Presiden Jokowi tersebut rupanya bertentangan dengan Undang-Undang ITE Pasal 27 dan 28.
Tentu, hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat yang justru menambah ketakutan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah.
Atas dasar itulah, Mardani dengan gamblang menyatakan bahwa pernyataan Jokowi untuk membuka ruang kritik dari masyarakat malah justru menjadi bumerang yang dapat membahayakan eksistensinya sebagai Kepala Negara.
Baca Juga: Operasikan Tol Laut Depapre, Pemprov Papua Distribusikan 2.200 Ton Beras Jelang PON Papua
