Network
PORTAL PAPUA - Guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan serta modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI atau pun stakeholder lainnya.
Upaya Pemprov Papua tersebut terejawantahkan lewat penandatanganan nota kesepahaman secara virtual terkait pencegahan korupsi bersama Pemerintah Republik Federal Jerman yang diwakili Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman itu, Pemprov Papua berharap akan terwujudnya suatu good government yang bersih dan transparan.
Baca Juga: Sebut Pelanggaran Prokes Sama dengan HRS, Rocky Gerung Desak Raffi Ahmad Diproses Hukum
Pada Jumat, 15 Januari 2021, di Jayapura, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, mengatakan bahwa Pemerintah Jerman melalui GIZ telah mendukung Pemerintah Republik Indonesia di bidang pencegahan korupsi sejak 2007 dalam proyek kerja sama bilateral Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC).
"Fase proyek saat ini berlangsung dari Januari 2019 hingga Desember 2021, di mana pada fase ini Provinsi Papua, Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Merauke, Tambrauw, dan Sorong Selatan menjadi wilayah yang dipilih untuk mendapatkan dukungan bantuan teknis, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan," tutur Doren, seperti diberitakan Antara.
Menurut Doren, berbagai bentuk kerja sama di Tanah Papua telah dilakukan dalam dua tahun ini.
Baca Juga: Pesan Sekarang! Seri Terbaru Samsung Galaxy S21 dan S21+, Cek Informasi Harganya di Sini
