Network
Bentuk kerja sama itu termaktub dalam pelaksanaan kajian Indeks Anggaran Daerah dan Analisis Anggaran Daerah di Papua dan Papua Barat (bekerja sama dengan Seknas Fitra), lokakarya terkait pengembangan perizinan elektronik di Provinsi Papua Barat, pengembangan modul antikorupsi masyarakat adat (bekerjasama dengan AMAN dan ICW), serta penguatan sektor publik dan LSM melalui sosialisasi JAGA di Papua dan Papua Barat.
"Selain itu, GIZ terus mendukung upaya KPK RI dalam memastikan pengembangan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi," ujarnya.
Dia menjelaskan, pihaknya memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan, dan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI atau pun stakeholder lainnya guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan serta modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua.
Baca Juga: Ada Ramalan Jokowi Lengser di Tahun 2021, Politisi PSI: Tangkap! Ini Provokasi dan Hasutan
"Ada banyak kendala teknis baik masalah sumber daya manusia, teknologi atau pun lainnya yang diakibatkan oleh kondisi alam di Papua, namun tidak menyurutkan semangat berkarya lebih baik," katanya lagi.
Dia menambahkan, khusus organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terlibat secara aktif pada kegiatan ini adalah Dinas Kehutanan, Biro Layanan PBJ, Bappeda, Dinas Pendidikan, BPKAD, Inspektorat, Dinas PTSP, Biro Hukum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kominfo.*** (Elvis Romario)
