PORTAL PAPUA - Sejumlah komponen Masyarakat dan pemuda yang tergabung dalam Forum Lintas Generasi Mamberamo Tengah, menggelar aksi demo damai di Kobakma terkait kehadiran Penjabat Bupati Mamberamo Tengah Harus Orang Asli Papua dan Menolak Non OAP, Sabtu, 9 September 2023.
Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Forum Lintas Generasi Mamberamo Tengah, Musa Pagawak, sekaligus menjelaskan bahwa pihaknya menolak kehadiena Pj Non Asli Papua, sebab harus bsia memilih yang memiliki erat kekerabatan budaya, dimana ada lima distrik dan 59 kampung di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memilih orang asli Papua, sehingga bsia sejalan dengan semangat Otonomi Khusus Papua, terlebih kami juga mengkritisi DPRD Mamberamo Tengah yang katanya mengusulkan Penjabat Bupati Non OAP, maka hal ini sangat disayangkan dan keliru,sebab harus bsia melihat kepentingan Masyarakat asli Papua, kiranya hal ini bisa disikapi baik pemerintah pusat,” ujar Musa Pagawak, dalam keterangan pers usai aksi demo damai.
Dikatakan, pihaknya yang memiliki banyak pemuda dan Masyarakat juga tidak segan – segan menyatakan golput, jika pemerintah pusat tidak memproses hal ini secara baik, karena semua Masyarakat inginkan orang asli Papua yang menjadi penjabat bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah.
“Bukan hanya boikot Pemilu 2024 semata, namun juga akan bolkot jalannya Pemerintahan, sebab itu semua Masyarakat menghendaki Penjabat Bupati Mamberamo Tengah harus orang asli Papua,” lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator Penanggungjawab Aksi Demo Damai, Malvin Bilin menyampaikan dengan meminta kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri merujuk kepada undang – undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, agar dapat memprioritaskan Orang Asli Papua.
“Tentunya Orang Asli Papua yang memenuhi persyaratan perundang – undangan yang berlaku,” jelas Malvin.
Aksi ini berlangsung damai dan dikuti sekitar ratusan Masyarakat dari berbagai kalangan menyikapi kehadiran Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, yang mana telah diajukan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah.***