PORTAL PAPUA - Publik tiba-tiba dikagetkan dengan adanya peristiwa baku tembak dalam konflik bersenjata pada 15 April 2023 di distrik Mugi-Mam Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan! Dalam aksi ini, TPNPB melakukan penyerangan pos TNI dengan kerugian 36 orang Prajurit di antaranya 6 meninggal dunia, 9 orang ditawan dan 21 orang hilang dan tidak jelas nasibnya! Hal ini diungkap dalam laporan tertulis yang kemudian sedang di publikasikan melalui beberapa Media.
Para aparat TNI di wilayah ini adalah pasukan yang dikirim upaya pencairan dan pembebasan pilot asal New Zealand yang ditangkap dan disandera oleh Kelompok pemberonta dibawah pimpinan Egianus Kogoya di distrik Paro kabupaten Nduga provinsi Papua Pegunungan.
Dengan demikian secara pribadi sebagai pemerhati isi HAM di Papua hendak menyampaikan turut berbelasungkawa yang mendalam atas peristiwa yang menyebabkan gugurnya 6 prajurit dan 9 orang yang ditahan hingga 21 prajurit yang tidak ada kepastian keberadaannya..
Kematian manusia dari warga sipil Pribumi Papua, warga sipil Non pribumi, warga asing (orang luar Negeri), kematiantian anggota TPNPB dan Kematian TNI Polri sebagai kelompok yang berkonflik langsung dari atas Tanah Papua sejak lama karena ada sebabnya!.
Untuk menanggapi hal ini, Penulis hendak menyampaikan beberapa catatan agar negara musti mencari solusi yang tepat guna mencari jalan menghentikan pertumpahan darah manusia di Papua.
Pertama, memberikan tesis bahwa kematian kepada siapapun akan ada terus selama negara dan pemimpin kami tidak mencari solusi atas persoalan Papua.
Kedua, ororang Papua Bilang Status Politik Papua belum final di perlu mencari solusi atas status poltik Papua dari sejarah sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dan Papua bergabung tahun 1969. Persoalan perebutan Irian Barat usia pernyataan Presiden Pertama Republik Indonesia di alun-alun utara Yogyakarta, 19 Desember 1961, peristiwa New York Agreement 15 Agustus 1962 di New York Amerika Serikat, peristiwa penyerahan administrasi pemerintahan Papua oleh sebuah badan PBB yang diberi nama United Nations Temporary Eksekutif dministration ( UNTEA) kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963, PEPERA 1969 di Papua dan seterusnya memiliki catatan dan sebab akibat yang kemudian orang Papua bilang sejarah klaim persoalan Papua bergabung ke Indonesia harus di buka kembali! Sedangkan pemerintah Indonesia menyatakan Papua sah dadi Indonesia dan tidak ak ada persoalan..
Ketiga, Terlepas dari sejarah di atas, Adanya berbagai operasi militer sejak usai new York agreement hingga lahirnya OTSUS di tanah Papua tahun 2001 sampai pada perjalanan pemerintahan Papua dibawah kontrol kewenangan yang diberikan dalam wujudnya UU Otsus Papua terus mengorbankan nyawa rakyat di Papua!
Dari peristiwa sejarah masa lalu ini melahirkan Papua Merdeka harga mati dan NKRI harga Mati sehingga kemi terus menerus menyaksikan begitu banyaknya persoalan kematian di tanah Papua!.
Menurut versi pemerintah kita pemberian kewenangan khusus yang namanya OTSUS ini sebagai solusi atas gerakan tuntutan Papua Merdeka.. Selain Otsus, banyak pula kebijakan khusus seperti pembentukan UP4B pada masa pemerintahan SBY, pembentukan Unit Percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat Papua dan papua yang diketuai oleh Bapak Wakil Presiden sekarang yang kemudian dijalankan melalui Desk Papua di dalam kementerian BAPPENAS RI, dan lainnya sebagai solusi atas persoalan Papua juga tidak berdampak selain yang ada begitu banyak kematian nyawa manusia di Papua.
Kegagalan demi kegagalan di papua
Ini muncul karena negara tidak mencari solusi yang melibatkan OPM aktor yang di dalamnya TPNPB sebagai sayap Militer, diplomat Papua Merdeka di Seluruh dunia, Gerakan sipil kota, dewan Gereja-gereja Papua guna mencari solusi seperti persoalan aceh.
Aceh hingga hari ini aman karena solusi otonomi khusus Aceh lahir dari perjanjian di Heslingki dengan pemimpin GAM sedangkan Otsus Papua lahir hanya semaunya jakarta bersama para elit moderat Papua sedang OPM tidak dilibatkan atau terlibat.. Jadi wajar isu Papua Merdeka terus mengorbankan rakyat Indonesia dari berbagai unsur.
Termasuk anggota TPNPB dan TNI Polri sebagsi yang terlibat langsung dalam konflik Papua ini banyak mati.
Negara tidak berniat mengambil langkah yang tepat dilihat dari tidak adanya solusinya lain selain pikirkan Papua hanya pada otsus, kebijakan dll yang maunya Negara.. Lalu usulan LIPI, JDP, ajakan OPM dan diplomat OPM Untuk negosiasi atau perundingan di Pasilitasi oleh pihak ketiga tidak mau dilakukan.
Hasilnya nyawa terus melayang. Lebih ironis lagi para politisi dan pemimpin kita membahas dan menetap OTSUS Jilid II kehendaknya daripd menyaring aspirasi dan sekaligus menurunkan 4 paket DOB provinsi di tanah Papua tanpa mempertimbangkan beban anggaran, tidak sesuai dengan mekanisme dan Syarat pemekaran! Ini dianggap solusi dan mempersempit ruang pergerakan kelompok Papua Merdeka. Kalau cara berfikir pemimpin kita seperti, rakyat Papua pastikan bahwa sesungguhnya negara mau Papua dikelolasebagai wilayah konflik..
Kebencian sesama umat manusia di Indonesia
Karena banyak korban kematian di
tanah Papua juga terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Sementara kami memaham konflik tidak akan menyelesaikan masalah.. Konflik melahirkan kebencian, dendam merawat konflik dan tak ada solusi damai apapun di Papua.
Seharusnya persoalan Papua sejak lama selesai tetapi hanya karena Negara tak mau membuka diri dengan OPM untuk mencari solusi sehingga berdampak pada kematian anak bangsa Indonesia di atas Bumi Cenderawasih!.
Kesimpulan bahwa pemerintah membuka diri dengan OPM, mencari solusi dengan melibatkan pihak ketiga, menentukan tempat yang paling netral.
Menghadirkan Amerika Serikat, Belanda, dan Negara-negara lain yang menjadi aktor dalam urusan Papua. Kami thau dalam sisi yang lain Indonesia hanya dijadikan tameng oleh Amerikan Serikat atas kepentingan politik ekonomi dan kekuasaan Amerika di Papua dan Pasifik!. (Penulis
Otis Tabuni, Pemerhati Isu Papua)